Minyak Rusia Jadi Rebutan, Putin Ogah Jual ke Negara-Negara Ini

Dalam situasi permintaan global terhadap minyak yang meningkat, pemerintah Rusia menegaskan tidak akan memasok minyak ke negara-negara tertentu. Negara-negara yang mendukung skema pembatasan harga dengan kebijakan antipasar menjadi target kebijakan ekspor Moskow. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko, mengatakan pasar energi sedang mengalami volatilitas akibat pasokan yang terbatas dan kenaikan harga yang berkelanjutan.

“Pasar energi dalam kondisi fluktuatif karena pengetatan pasokan dan peningkatan harga. Rusia memutuskan tidak menjual minyak kepada negara-negara yang dianggap provokatif,” ujar Rudenko dalam wawancara dengan Izvestia, Sabtu (4/4/2026).

Pada 2022 lalu, Moskow memperketat hubungan dengan negara-negara yang mendukung Ukraina, seperti anggota G7 dan Australia. Kedua negara tersebut memaksa Rusia mengurangi ekspor minyak serta gas dengan harga terjangkau. Kebijakan ini menimbulkan tekanan terhadap rantai pasok energi global. Kini, minyak mentah Urals Rusia dibeli oleh India dan pembeli lainnya dengan harga premium, mencapai US$121,5 per barel pada 19 Maret 2026. Angka ini naik drastis dari US$12 pada awal Maret.

Krisis harga minyak terjadi setelah perang antara AS-Israel dengan Iran. Serangan pada 28 Februari lalu ditanggapi oleh Iran dengan penutupan Selat Hormuz. Jalur ini menjadi akses utama untuk seperlima pasokan minyak harian. Penutupan tersebut menyebabkan harga minyak melonjak hampir 50% hingga hampir mencapai US$120 awal bulan ini.

Sebagai respons, AS mencabut sementara sanksi terhadap minyak Rusia yang dimuat sebelum 12 Maret. Lisensi penjualan diperpanjang hingga 11 April 2026 mendatang. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan mengalihkan arus kas ke Rusia. Ia menilai kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan negara tersebut di tengah ketegangan global.

Langkah AS ini menarik perhatian sejumlah negara Asia. Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam berminat membeli minyak Rusia, sementara India dan Tiongkok tetap mengimpor dengan skema pengecualian. Rudenko menyebut Tokyo masih mematuhi pembatasan harga, yang dinilainya mengganggu kelancaran distribusi energi internasional.