Key Strategy: Petani Tebu Beri Kuncian Penting ke Pemerintah Demi RI Swasembada Gula
Petani Tebu Berikan Panduan Kunci untuk Mewujudkan Swasembada Gula
Jakarta – Para petani tebu mengusulkan strategi jitu agar Indonesia mampu mencapai kemandirian dalam produksi gula. Mereka menekankan bahwa solusi utama tidak hanya terletak pada ekspansi luas, tetapi juga pada perbaikan dari dalam, seperti peningkatan produktivitas lahan, pemutakhiran data, serta penggunaan alat pertanian yang sesuai kondisi lokal.
Intensifikasi Lahan dan Data Akurat
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menyatakan bahwa langkah awal yang kritis adalah memastikan data tanaman tebu di lapangan diperbarui secara tepat. “Intensifikasi dulu. Dari lahan yang ada, kita harus mengetahui luas areal tanaman secara realistis. Tahun ini, luas lahan terus meningkat, tetapi apakah itu benar? Saya punya bukti bahwa angkanya tidak akurat,” ujarnya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Jumat (10/4/2026).
“Datalah tanaman kita ini sesuai kenyataan. Kondisinya bagaimana harus diperiksa. Jadi, harus di-mapping. Mapping luasnya, keadaannya, di mana tanaman gula sekarang, dan apakah mereka bermitra dengan pabrik gula. Maka, bangun kemitraan. Tripartit ya itu. Pabrik gula, pemerintah, dan petani,”
Pendekatan Kebijakan yang Lebih Partisipatif
Soemitro menyoroti kebutuhan pemerintah untuk melibatkan petani secara aktif dalam pengambilan kebijakan. “Kalau urusan petani, ajak ngomong. Jangan nggak ngajak. Kita nggak pernah diajak. Tapi kalau diajak, itu baik-baik,” katanya. Ia mengkritik pendekatan top-down yang seringkali tidak memperhatikan kondisi nyata di lapangan.
Mekanisasi Sesuai Kondisi Lokal
Ketua APTRI juga menekankan pentingnya penggunaan alat pertanian yang diadaptasi untuk lahan kecil di Indonesia. “Mekanisasi kita nggak bisa sama seperti di luar negeri. Tanah kita kecil-kecil, jadi alatnya harus sesuai. Traktor atau alsintan besar-besaran nggak cocok. Ciptakan alat produksi yang tepat untuk kondisi kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Soemitro menyebutkan bahwa akses pupuk subsidi masih menjadi hambatan karena proses administrasi yang rumit. “Katanya pupuk subsidi, tapi kita mau pakai susah sekali,” ujarnya.
Langkah Pemerintah untuk Peremajaan Tebu
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pemerintah sedang fokus pada program peremajaan tanaman tebu sebagai cara cepat meningkatkan produksi nasional. “Setelah evaluasi 2025, kami menemukan bahwa 70%-80% lahan tebu tidak produktif. Maka, kami lakukan bongkar ratoon dan mengalokasikan Rp1,7 triliun pada 2025, lalu dilanjutkan di 2026,” ungkapnya saat diwawancara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurut Amran, dari total 500.000 hektare lahan tebu, sekitar 300.000 hektare dianggap tidak efektif. “Kita bongkar ratoon karena 300.000 hektare lebih dari 500.000 hektare itu tanaman lama. Produksinya tidak bisa naik, jadi petani tidak untung,” jelasnya. Program ini ditargetkan berjalan selama tiga tahun, dengan skema 100.000 hektare per tahun.