Ekonomi RI Pernah di Titik Nadir, Pemerintah Minta Warga Ngirit

Krisis Ekonomi dan Langkah Pemerintah

Dalam upaya menjaga kestabilan nasional, pemerintah sering kali mengambil langkah strategis ketika ekonomi sedang mengalami gangguan. Salah satu momen penting terjadi pada 1986, saat Presiden Soeharto meminta seluruh lapisan masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup hemat dan sederhana. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kelesuan ekonomi yang melanda Indonesia pada masa itu.

Krisis tersebut dimulai setelah ekspor minyak, yang sebelumnya menjadi pilar utama pendapatan negara, mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 1986, global price of crude oil turun drastis, sementara pertumbuhan ekonomi internasional melambat. Dampaknya, sektor migas dan komoditas utama Indonesia mengalami tekanan besar, sehingga memperparah krisis.

“Pertumbuhan melambat, perdagangan dan investasi menurun tajam, utang meningkat, serta pemerintah menghadapi tantangan fiskal yang besar karena jatuhnya pendapatan minyak,” tulis Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks dalam bukunya EKONOMI INDONESIA 1800–2010 (2012).

Perubahan ekonomi yang ekstrem terlihat jelas dalam RAPBN 1986/1987, yang mengalami penurunan sekitar 7%. Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah mengambil kebijakan penyelamatan, termasuk devaluasi rupiah dan deregulasi di bidang perbankan, keuangan, serta investasi.

Pola Hidup Sederhana dan Kewajiban Masyarakat

Di sisi lain, Soeharto menekankan bahwa penghematan bukan hanya terbatas pada kebijakan makro. Pada Januari 1986, dia secara terbuka meminta pejabat sipil, militer, dan warga biasa untuk hidup lebih sederhana.

“Saya telah mengeluarkan ketentuan yang berlaku bagi para pejabat tinggi, baik sipil maupun militer. Namun, pola hidup sederhana itu bukan hanya untuk pejabat pemerintah. Masyarakat luas, terutama kalangan yang berada, juga memiliki kewajiban moral untuk menerapkan gaya hidup wajar,” ujar Soeharto, dikutip dari Merdeka (10 Februari 1986).

Menurut Soeharto, hemat tidak berarti miskin atau membuat kehidupan tampak melarat. Ia menegaskan bahwa gaya hidup sederhana harus disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari, bukan sebagai bentuk pengorbanan berlebihan.

Imbauan yang Tidak Sepenuhnya Efektif

Sementara itu, beberapa pihak menilai imbauan frugality tersebut kurang tepat sasaran. Franz Magnis-Suseno, filsuf dari Sinar Harapan, menyatakan bahwa kebiasaan konsumsi mewah lebih dominan terjadi di kalangan pejabat dan orang kaya.

“Jadi, semua ini adalah soal panutan,” tegas Magnis-Suseno.

Ong Hok Ham, sejarawan lain, mengungkapkan bahwa kebiasaan hidup mewah dan miskin telah menjadi bagian dari struktur sosial Indonesia. Menurutnya, masyarakat tidak bisa secara spontan mengurangi pengeluaran karena kebutuhan mempertahankan hubungan sosial, seperti mengundang tamu.

Sejarah menunjukkan bahwa Soeharto sebelumnya pernah menerapkan kebijakan serupa pada 1974. Dalam Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1974, ia meminta pejabat negara hidup sederhana dan menghindari pemborosan, termasuk dalam penyelenggaraan acara resmi.

Menurut Sinar Harapan (3 Februari 1986), kebijakan 1986 memiliki tujuan memastikan uang digunakan untuk kepentingan yang benar. Namun, imbauan itu lebih luas cakupannya dibanding tahun sebelumnya, sehingga lebih banyak menyasar masyarakat umum.

Dalam Sidang Tahunan MPR 1986, Soeharto juga mengingatkan bahwa kemakmuran ekonomi membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, pemerintah melakukan efisiensi internal, seperti menyederhanakan prosedur investasi dan memprioritaskan penggunaan anggaran agar tidak terbuang percuma.