Lagi Perang, Pemerintah Lobi Perusahaan Tak Ekspor Minyak RI Dulu

Jakarta – Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mengadakan pembicaraan dengan para kontraktor KKKS minyak dan gas bumi. Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk mendorong perusahaan-perusahaan migas dalam negeri mengalokasikan produksi minyak mereka ke pasar domestik, agar bisa diolah oleh kilang lokal. Meskipun pemerintah belum menerbitkan larangan ekspor secara resmi, Djoko Siswanto, Kepala SKK Migas, menjelaskan bahwa tahun ini tidak ada rekomendasi ekspor minyak mentah kecuali untuk kontrak yang sudah berjalan.

“Alhamdulillah, untuk ExxonMobil bagian KKKS-nya sudah 100% diolah dalam negeri, bisa. Medco tinggal menunggu surat dari bapak menteri,” ujar Djoko saat diwawancara di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (7 April 2026).

Menurut Djoko, perusahaan-perusahaan migas yang sudah terlebih dahulu memiliki kontrak ekspor, pemerintah dapat melakukan negosiasi dengan kontraktor terkait untuk mengaktifkan klausul penundaan pengiriman. Hal ini bertujuan agar pasokan minyak tersebut terlebih dahulu diserap oleh PT Pertamina (Persero).

Djoko mencontohkan proses negosiasi yang sedang berlangsung dengan PT MedcoEnergi. Namun, ia menegaskan bahwa pihak kontraktor membutuhkan dasar hukum yang jelas berupa surat resmi dari pemerintah agar bisa menunda kewajiban ekspor tanpa terkena denda dari pembeli.

Ia menyebutkan bahwa surat tersebut sudah dikirimkan, dan kontrak ekspor Medco dengan pembeli luar sudah menyisipkan klausul yang memungkinkan penundaan pengiriman jika pemerintah membutuhkan. “Saya sudah kirim surat bahwa kontrak ekspornya dia kita apa di dalam klausul kontraknya Medco dengan pembeli luar itu apabila pemerintah membutuhkan maka ini bisa ditunda pengiriman tahun berikutnya,” jelas Djoko.

Sementara itu, Texcal belum dibahas dalam negosiasi ini. Meskipun demikian, pemerintah tetap terus berupaya untuk mengoptimalkan pasokan minyak dalam negeri.