Berlaku Hari Ini! Cek Aturan WFH ASN, Perdin Sampai Mobil Dinas

Pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) mulai Rabu (1/4/2026). Sistem ini diterapkan satu hari seminggu, yaitu setiap Jumat, bagi ASN di instansi pusat dan daerah. Kebijakan ini bagian dari upaya transformasi budaya kerja yang menekankan efisiensi, produktivitas, dan pemanfaatan digital, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Penerapan WFH dan Efisiensi Mobilitas

MenpanRB dan Mendagri mengatur kebijakan ini melalui surat edaran bersama. Selain WFH, aturan ini juga mencakup perubahan pengelolaan pemerintahan berbasis digital, serta pengurangan penggunaan mobil dinas hingga 50%. Kecuali untuk kebutuhan operasional atau kendaraan listrik, penggunaan transportasi publik dianjurkan semaksimal mungkin. “Dengan ini, masyarakat diharapkan lebih aktif menggunakan angkutan umum sebagai alat mobilitas cerdas,” tambah Airlangga.

Penyesuaian untuk Sektor Swasta

Penerapan WFH di sektor swasta diatur lebih lanjut oleh Menaker. Kebijakan ini mempertimbangkan karakteristik masing-masing usaha. “Surat edaran Menaker juga mencakup inisiatif untuk memperkuat penggunaan energi yang hemat di tempat kerja,” jelasnya.

Sektor yang Dikecualikan

Seperti yang diungkapkan, beberapa sektor tetap tidak diberlakukan WFH. Antara lain, layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, dan logistik. “Sektor ini tetap fokus pada kegiatan di lapangan atau kantor untuk memastikan kelancaran operasional,” lanjut Airlangga.

Transformasi Pendidikan dan Energi

Belajar-mengajar tatap muka berlangsung normal di semua jenjang pendidikan dasar hingga menengah, lima hari seminggu. Sementara itu, untuk pendidikan tinggi, kebijakan ini menyesuaikan dengan aturan Kemendikbudristek, khususnya semester empat ke atas. “Masyarakat juga diminta mengoptimalkan penghematan energi dalam aktivitas sehari-hari,” kata Airlangga.

Strategi Pengelolaan Keuangan

Pemerintah melakukan refocusing anggaran kementerian dan lembaga, memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat. “Pengalihan dana dilakukan dari kegiatan yang kurang penting, seperti perjalanan dinas dan rapat, menuju proyek seperti rehabilitasi bencana Sumatra,” ujarnya.

“Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN mencapai Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara penggunaan BBM oleh masyarakat berpotensi dihemat hingga Rp59 triliun,”

Kebijakan ini akan diawasi selama dua bulan dan dievaluasi. Detail teknis akan dituangkan dalam surat edaran dari MenpanRB, Mendagri, dan Menaker. “Prioritasisasi dan refocusing anggaran juga dapat menghasilkan penghematan antara Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” pungkas Airlangga.