Kenaikan Biaya Haji 2026 Tak Ditanggung Jemaah, Prabowo Turun Tangan!

Jakarta, dalam rapat kerja nasional penyelenggaraan ibadah haji, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia, Moch. Irfan Yusuf, mengatakan pemerintah akan menanggung kenaikan biaya yang muncul dari penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Hal ini berarti jemaah tidak perlu menanggung tambahan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga Avtur. “Presiden Prabowo Subianto sejak awal memberikan arahan bahwa jika ada peningkatan biaya, jemaah tidak boleh terbebani,” ujar Menhaj.

Kenaikan Harga Avtur Tidak Mengubah Komitmen Pemerintah

Menhaj menjelaskan bahwa perubahan harga pesawat yang dilakukan Garuda Indonesia pada 30 Maret 2026 dan Saudi Airlines pada 31 Maret 2026 tidak akan mempengaruhi anggaran jemaah. “Kami pastikan, perubahan harga ini tidak akan ditransfer ke jemaah. Negara hadir untuk melindungi mereka,” tegasnya. Menurutnya, kenaikan biaya operasional tetap diakomodasi oleh pemerintah melalui komitmen yang dijalankan secara konsisten.

Menhaj juga menekankan bahwa keamanan dan kenyamanan jemaah tetap menjadi fokus utama. “Dalam kondisi apa pun, kesejahteraan jemaah tidak boleh terganggu,” imbuhnya. Sementara itu, situasi global yang mulai stabil memberikan harapan positif bagi kelancaran ibadah haji tahun ini. “Ketegangan di Timur Tengah mulai mereda, sehingga memudahkan proses penyelenggaraan,” lanjut Menhaj.

Dana Kompensasi Rp1,77 Triliun Diturunkan dari APBN

Sejalan dengan arahan tersebut, pemerintah mengumumkan alokasi dana Rp1,77 triliun untuk mengimbangi kenaikan biaya bahan bakar pesawat. Dana ini berasal dari realokasi anggaran di APBN 2026 yang dilakukan melalui program efisiensi. “Kan kalau efisiensi itu diambil, pasti dialihkan ke sektor yang membutuhkan,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya meyakini anggaran APBN masih mampu menutupi tekanan harga energi yang dipengaruhi konflik Timur Tengah. “Dengan asumsi US$ 100, harga minyak dunia sudah turun, sehingga anggaran masih memiliki ruang yang cukup,” jelasnya. Komitmen ini juga disampaikan oleh Prabowo Subianto, yang mengarahkan penurunan biaya haji sekitar Rp2 juta meskipun harga Avtur meningkat signifikan.

Di samping itu, Prabowo juga memerintahkan Garuda Indonesia untuk bermitra dengan Saudi Airlines dalam bentuk joint venture. Tujuannya adalah memperbaiki efisiensi penerbangan, terutama untuk mengatasi kekosongan pesawat saat jemaah kembali ke Indonesia. “Kita harap antrian bisa diperpendek, maksimal 26 tahun,” tambah Prabowo. Ia optimis pengelolaan haji bisa lebih efektif dengan langkah-langkah yang diambil.