Trump Beri Ultimatum Baru untuk Iran, Begini Jawaban Menohok Teheran

Jakarta, pada hari Selasa (31/3/2026), Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan ancaman terhadap Iran dengan ultimatum menetapkan kesepakatan damai. Menurut laporan CNBC Indonesia, Trump menyebut bahwa jika Teheran tidak segera menyetujui perjanjian, Washington akan menghancurkan fasilitas listrik dan air Iran. Pernyataan ini disampaikan melalui unggahan di Truth Social.

Trump menyatakan bahwa pemerintah AS sedang menjalani “diskusi serius” dengan rezim Iran, yang ia anggap lebih masuk akal. Ia optimis bahwa negosiasi akan mencapai titik penyelesaian sebelum waktu berlalu. Namun, jika tidak tercapai, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz, AS akan menyerang “semua pembangkit listrik, sumur minyak, dan Pulau Kharg (serta mungkin semua pabrik desalinasi)!”

“Kami sedang berbicara secara serius dengan rezim yang lebih rasional di Teheran, dan saya yakin penyelesaian akan segera tercapai,” kata Trump.

Ketegangan semakin memuncak seiring risiko eskalasi, termasuk kemungkinan operasi darat AS di Pulau Kharg, yang menjadi pusat ekspor minyak Iran. Ancaman tersebut dianggap berpotensi melanggar hukum internasional, dengan risiko dikenai label kejahatan perang.

Iran Tegaskan Tidak Ada Negosiasi Langsung dengan AS

Dilansir The Guardian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan pihatnya telah menerima proposal 15 poin dari pemerintahan Trump setelah pembicaraan dengan menteri luar negeri Pakistan, Mesir, Arab Saudi, dan Turki. Namun, ia menegaskan bahwa negosiasi langsung dengan Washington tidak dilakukan.

“Tuntutan AS dianggap berlebihan, tidak realistis, dan tidak rasional,” kata Baghaei.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengkritik pembicaraan di Islamabad sebagai strategi AS untuk menambah pasukan di wilayah tersebut. Menurut media pemerintah, pasukan Iran “menunggu kedatangan pasukan AS untuk membakar mereka dan menghukum mitra regional selamanya.”

Kritik dari Kelompok Hak Asasi Manusia

Kelompok hak asasi manusia mengeluarkan pernyataan keras terhadap ancaman Trump. Direktur senior Amnesty International, Erika Guevara-Rosas, mengatakan serangan terhadap infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik umumnya dilarang.

“Mengingat pentingnya pembangkit listrik bagi kebutuhan dasar dan mata pencaharian puluhan juta warga sipil, menyerang fasilitas tersebut akan tidak proporsional dan melanggar hukum humaniter internasional,” imbuhnya.

Ketidakpastian politik ini mengguncang pasar keuangan global, dengan harga minyak mengalami kenaikan bulanan tertinggi dalam sejarah. Kondisi ini mencerminkan ketakutan akan perang atau kekacauan lebih lanjut di wilayah Timur Tengah.