RI Terapkan WFA ASN, Kinerja Bakal Dievaluasi Tiap Tanggal 4

Pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan baru terkait penyesuaian cara kerja aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika global, serta mendorong pemerintahan yang lebih efisien, produktif, dan berbasis teknologi. Penerapan skema fleksibel kerja di rumah (work from home/WFH) atau di tempat tinggal ASN, satu hari dalam seminggu pada hari Jumat, menjadi bagian dari upaya ini.

Kebijakan diterapkan melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026, yang mulai berlaku pada 1 April 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak mengubah aturan mengenai hari kerja dan jam kerja ASN, tetapi hanya mengubah cara mereka menjalankan tugas. “Fleksibilitas kerja harus selalu sejalan dengan pencapaian target kinerja,” tegas Rini.

“Kinerja tetap menjadi fokus utama, bukan lokasi bekerja. Output dan hasil yang diperoleh harus optimal, meskipun ASN bekerja di mana pun,” kata Rini.

Dalam penerapan WFA, pemerintah menekankan bahwa layanan kritis harus tetap berjalan lancar. Contohnya, layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, dan layanan darurat harus dapat diakses masyarakat. Rini juga menyebutkan bahwa teknologi digital menjadi elemen penting dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif, termasuk dalam pelaporan kinerja ASN.

Setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi berkala terhadap capaian organisasi, efisiensi energi, serta kualitas layanan publik. Hasil evaluasi tersebut harus disampaikan ke Menteri PANRB, sedangkan pemerintah daerah mengirimkan laporan ke Menteri Dalam Negeri, paling lambat pada tanggal 4 setiap bulan berikutnya. Untuk memperjelas pelaksanaan, Menteri Dalam Negeri akan menetapkan panduan teknis bagi ASN di daerah.

Pemerintah juga membuka jalur pengaduan publik agar masyarakat dapat memberikan masukan untuk menjaga standar layanan. “Transformasi tata kelola pemerintahan bukan hanya konsep, tetapi sudah diimplementasikan dalam rutinitas kerja ASN sehari-hari,” ujar Rini. Kebijakan ini diharapkan memberikan dampak positif dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi lembaga publik.