Jangan Kaget! Usai Samin Tan, Bakal Ada Tersangka Baru Korupsi Tambang

Kasus Korupsi Pertambangan PT AKT Terus Berlanjut

Dalam peristiwa terkini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkap adanya kemungkinan munculnya tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Saat ini, proses penyidikan masih berlangsung di bawah pengawasan Aparat Penegak Hukum (APH). Penetapan tersangka Samin Tan sebagai pengusaha yang terlibat, beberapa waktu lalu, menjadi awal dari investigasi yang semakin memperluas lingkup penyelidikan.

Penyidikan Bertahap dan Fokus pada Bukti

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa tim penyidik sedang menganalisis semua informasi yang terkumpul secara mendalam. Ia menegaskan, pihak berwenang masih mencari bukti tambahan yang bisa mengungkap keterlibatan individu atau entitas lain. “Penyidikan dilakukan dengan teliti, satu langkah demi satu langkah, untuk memastikan semua fakta hukum terpenuhi,” tuturnya, dalam unggahan Instagram @satgaspkhofficial, Jumat (10/4/2026).

Keterlibatan Aparatur Negara

Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), membuka keterangan bahwa ada pegawai pemerintah yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi PT AKT. “Selama ini, kita mengidentifikasi satu tersangka. Namun, korupsi biasanya melibatkan pihak berwenang,” kata Febrie, saat diwawancara di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).

Prioritas Penguasaan Aset

Febrie menjelaskan, penentuan tersangka baru berdasarkan temuan bukti yang kuat di lapangan. “Kita fokus pada aset yang bisa diamankan, karena itu yang penting dalam proses penyidikan,” imbuhnya. Ia juga menyebutkan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan perlindungan sementara untuk mencegah tersangka melarikan diri ke luar negeri, seperti kasus Riza Chalid.

Penertiban Lahan Tambang

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengambil alih lahan tambang seluas 1.699 hektare di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Bahlil didampingi oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Legalitas Operasi Tambang

Bahlil mengatakan, operasi tambang PT AKT berhenti sejak izinnya dicabut pada 2017. “Artinya, kegiatan pertambangan yang berlangsung hingga kini tidak memiliki dasar hukum,” jelasnya, dikutip Rabu (8/4/2026). Satgas PKH telah melakukan penguasaan kembali 1.699 hektare lahan yang sebelumnya digunakan sebagai area penambangan.

Keterlibatan Samin Tan dalam Kasus

Samin Tan diduga memberikan dana Rp5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Dana tersebut dianggap sebagai upaya mendapatkan bantuan untuk mengatasi kendala operasional yang dialami anak usaha PT AKT, yaitu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.