Pemimpin Junta Min Aung Hlaing Jadi Presiden Baru Myanmar

Setelah kemenangan besar dalam pemungutan suara parlemen, Min Aung Hlaing, tokoh utama junta militer Myanmar, resmi menjabat sebagai presiden negara tersebut. Ini menandai kelima tahun sejak ia menggulingkan pemerintahan yang terpilih pada 2021. Seorang jenderal berusia 69 tahun, Min Aung Hlaing kini memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang dianggap memiliki ambisi besar.

Pemilihan ini dilakukan dengan mudah, dimana anggota dewan dari Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan mendominasi suara. Meskipun sempat tertinggal dari Nyo Saw, mantan perdana menteri junta, Min Aung Hlaing akhirnya menang dengan selisih 303 suara. Dalam hasil pemungutan, ia meraih 429 suara, sedangkan Nyo Saw hanya menerima 126.

Dengan naiknya ke kursi kepresidenan, Min Aung Hlaing menunjuk Ye Win Oo, mantan kepala intelijen yang loyal, sebagai wakilnya. Tindakan ini dianggap oleh para analis sebagai langkah untuk memperkuat legitimasi internasional dan mengamankan kekuasaan militer, yang telah mengelola Myanmar selama lebih dari enam dekade.

Protes dan Perlawanan Bersenjata

Kudeta tahun 2021 memicu kecaman luas dan perlawanan bersenjata nasional. Sejak saat itu, militer di bawah perintah Min Aung Hlaing dianggap bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran terhadap rakyat sipil, termasuk kekerasan terhadap minoritas Muslim Rohingya. Pada 2024, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional meminta surat perintah penangkapan terhadapnya atas dugaan penganiayaan terhadap ratusan ribu orang yang melarikan diri ke Bangladesh.

“Ia telah lama menyimpan ambisi untuk menukar gelar panglima tertingginya dengan presiden, dan sekarang mimpi itu terwujud,” kata Aung Kyaw Soe, analis independen Myanmar, seperti dilaporkan Reuters pada Jumat (3/4/2026).

Di sisi lain, perang sipil yang berlangsung hampir lima tahun terakhir masih berlangsung sengit, dengan kelompok hak asasi manusia dan para ahli PBB mengkritik tindakan militer. Junta membantah tuduhan tersebut, namun korban kekerasan yang tak terkendali terus berdatangan.

“Meskipun ia mengganti seragam militer dengan pakaian sipil, hal itu tidak mengubah fakta bahwa ia dianggap bertanggung jawab atas kejahatan serius berdasarkan hukum internasional,” kata Amnesty International, seperti dilaporkan Reuters pada Jumat (3/4/2026).

Sejumlah kelompok oposisi, termasuk sisa-sisa partai Suu Kyi dan pasukan etnis, pekan ini membentuk front gabungan baru untuk menantang kekuasaan militer. Dewan Pengarah untuk Munculnya Uni Demokratik Federal menyatakan tujuan utamanya adalah “membongkar semua bentuk kediktatoran” dan “membuka lanskap politik baru.”

Akan tetapi, analis menilai kelompok perlawanan mungkin menghadapi tekanan lebih besar dari pihak militer, serta tantangan ekonomi dan pengawasan dari negara-negara tetangga yang berusaha memperkuat hubungan dengan pemerintahan baru. “Kerja sama dan kesepakatan antar kelompok bisa semakin sulit tercapai,” ujar Sai Kyi Zin Soe, seperti dilaporkan Reuters pada Jumat (3/4/2026).