Dolar Rp17.000 di Krisis 98, Begini Menko Era Soeharto Pulihkan Rupiah

Jakarta – Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) di masa pemerintahan Presiden Soeharto, Ginandjar Kartasasmita membagikan peran pemerintah dalam mengatasi penurunan nilai rupiah selama krisis moneter 1998. Pada masa tersebut, rupiah mengalami depresiasi drastis, mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000 per dolar AS, jauh dari posisi awal yang berkisar antara Rp2.300 hingga Rp2.400.

Inti Krisis: Kehilangan Kepercayaan Pasar

Ginandjar menjelaskan bahwa penyebab utama krisis 1998 bukan hanya keterpurukan moneter, tetapi juga runtuhnya keyakinan pasar terhadap ekonomi Indonesia. “Intinya, krisis tersebut terjadi karena kehilangan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia, dan penyelesaiannya membutuhkan upaya untuk membangun kembali kepercayaan tersebut,” katanya dalam peluncuran buku biografi *Ginandjar Kartasasmita: Pengabdian dari Masa ke Masa: Perjalanan, Pergulatan Hidup dan Pemikiran*, yang dikutip Jumat (10/4/2026).

“Dalam setiap krisis, kunci utamanya adalah mengembalikan kepercayaan. Baik kepercayaan pasar terhadap ekonomi maupun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya.

Kebijakan Domestik dan Dukungan Internasional

Pada saat krisis, tekanan terhadap rupiah diperparah oleh kepanikan pasar, yang menyebabkan pelaku ekonomi berbondong-bondong memperoleh dolar AS. Hal ini mempercepat pengurasan cadangan devisa dan mengganggu likuiditas bank dalam mata uang asing. “Rupiah jatuh bebas karena pasar benar-benar kehilangan kepercayaan,” tambah Ginandjar.

Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah menetapkan target pemulihan rupiah ke level Rp10.000 per dolar AS, sebagai titik psikologis yang dianggap lebih stabil oleh pasar. Namun, Ginandjar menegaskan bahwa upaya lokal saja tidak cukup. Dukungan internasional menjadi bagian kritis dalam proses pemulihan kredibilitas ekonomi Indonesia.

“Cadangan devisa saat itu sangat terbatas karena terus keluar. Kami mendapat dukungan dari IMF dan World Bank, meskipun disertai berbagai persyaratan,” tuturnya.

Dukungan dari lembaga global tersebut bukan hanya meningkatkan likuiditas, tetapi juga memberikan sinyal bahwa Indonesia serius melakukan reformasi ekonomi. Kepercayaan pasar internasional kemudian membantu memperlambat pelemahan rupiah dan membuka jalan untuk pemulihan bertahap.

Sinergi Kebijakan Internal

Selain faktor eksternal, koordinasi antarlembaga dalam negeri juga berperan penting. Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dinilai krusial untuk menjaga konsistensi tindakan stabilisasi. Pemerintah juga melakukan penataan sektor perbankan, termasuk penutupan bank bermasalah, guna memulihkan kredibilitas sistem keuangan.

“Yang paling utama dalam menghadapi krisis moneter apa pun penyebabnya, kalau pemikiran saya, adalah rupiah… Tapi bagaimana mengembalikan kepercayaan rupiah tidak terlalu jatuh,” ujarnya.

Ginandjar menekankan bahwa pencetakan uang bukan solusi utama. Yang lebih penting adalah menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sebagai alat transaksi dan investasi. Strategi ini berhasil membuahkan hasil, dengan rupiah kembali menguat ke kisaran Rp7.000-Rp8.000 per dolar AS dalam kurun sekitar satu setengah tahun.

Pelajaran Historis

Pemulihan rupiah menjadi bukti bahwa krisis ekonomi pada dasarnya adalah krisis kepercayaan. Oleh karena itu, kebijakan harus berfokus pada pemulihan keyakinan publik dan investor, bukan hanya mengatasi angka-angka di permukaan. Pengalaman Ginandjar dalam pemerintahan dituangkan dalam buku biografinya, yang ia harapkan bisa menjadi catatan untuk generasi mendatang.

“Tadinya hanya sebagai buku saja, saya harapkan menjadi catatan bagi generasi yang akan datang. Catatan mengenai pengalaman-pengalaman masa lalu, pengamatan-pengamatan masa lalu dan masa kini, serta apa-apa yang kita harapkan menjadi perhatian bagi generasi yang akan datang,” ujar Ginandjar.