Langkah Penghematan Energi di Bangladesh

Untuk mengatasi krisis energi yang semakin memburuk, pemerintah Bangladesh meluncurkan kebijakan penghematan listrik di sektor pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN/PNS) diminta mematikan lampu dan membatasi penggunaan pendingin ruangan di kantor-kantor pemerintah. Kebijakan ini diambil karena dampak perang di Timur Tengah yang memperparah krisis energi di negara tersebut.

Pelaksanaan Aturan

Dalam instruksi resmi yang diterbitkan Minggu malam, pejabat Kementerian Administrasi Publik Bangladesh, Sakhawat Hossain, menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan tentang kehadiran pegawai dan penggunaan energi. “Hanya alat elektronik yang diperlukan, seperti lampu, kipas angin, dan pendingin ruangan, boleh digunakan,” terangnya, seperti dilaporkan AFP, Selasa (31/3/2026).

“Hanya jumlah lampu, kipas angin, pendingin ruangan, dan peralatan listrik lainnya yang diperlukan yang boleh digunakan,” demikian bunyi perintah resmi yang diterbitkan Minggu malam.

Aturan tersebut juga memerintahkan pegawai mematikan lampu saat meninggalkan kantor. Sementara itu, suhu pendingin ruangan harus dipastikan tidak lebih rendah dari 25 derajat Celcius. Tindakan ini bertujuan mengurangi konsumsi listrik secara signifikan.

Perkembangan Krisis Energi

Bangladesh, yang memiliki populasi sekitar 170 juta orang, sangat bergantung pada impor energi. Kebutuhan minyak dan gas bermigrasi sekitar 95% dari luar negeri. Fakta ini membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga energi global, termasuk akibat konflik di Timur Tengah.

Untuk mengatasi tekanan, pemerintah Bangladesh sedang berupaya mendapatkan pinjaman hingga US$2 miliar atau setara Rp31,2 triliun dari lembaga donor multilateral. Selain itu, otoritas juga menerapkan langkah-langkah tambahan, seperti membatasi pembelian bahan bakar, menghentikan produksi pupuk di pabrik, serta menempatkan polisi untuk mengawasi distribusi bahan bakar di stasiun pengisian.