Maruarar Bakal Sulap Lahan TNI Jadi Rusun untuk Atasi Kebutuhan Perumahan

Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah merencanakan pengembangan rumah susun (rusun) di tiga lokasi yang dimiliki Angkatan Udara TNI. Langkah ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah tangguh. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di kantor Kementerian PKP, Senin (6/4/2026).

Pertemuan dan Rencana Pemanfaatan Lahan

Dalam diskusi, Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara mengungkapkan bahwa tiga lokasi akan dipilih sebagai target pembangunan rusun. Lokasi tersebut meliputi lahan TNI AD di Cilodong, Depok; lahan TNI AU di Rumpin, Kabupaten Bogor; serta lahan TNI AU di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. “Kami langsung setuju karena Bapak lebih memahami kondisi lapangan. Tadi disebutkan ada tiga lokasi, yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Cilodong, dan Rumpin,” jelas Ara.

“Nanti kita cari mekanismenya Pak ya. Rumah susun itu bisa membantu Pak untuk angkatan udara, jadi kita buat seperti rumah susun subsidi. Mitra bisa langsung inisiatif, mencari lokasi strategis,” kata Ara.

Pembangunan rusun di tiga titik tersebut akan dimulai setelah tim melakukan survei langsung ke lokasi pada Minggu (12/4/2026) mendatang. “Saya perintahkan Ibu Dirjen Perumahan dan Perkotaan untuk survei paling lama hari Minggu. Segera dikerjakan sesuai tata kelola,” tambah Ara.

Mekanisme dan Tujuan Pembangunan

Pihak Kementerian PKP juga sedang menyiapkan mekanisme pengajuan rusun agar dapat diakses oleh anggota TNI dan masyarakat umum. Ara menjelaskan bahwa desain rusun akan melibatkan pendekatan cross subsidi untuk memastikan adanya percampuran antara unit untuk MBR dan masyarakat menengah tangguh. “Ini arahan Presiden untuk membangun rusun dengan konsep campuran, jadi bisa bantu kebutuhan perumahan,” terangnya.

Dengan adanya rusun di lahan TNI, pemerintah berharap dapat mengurangi backlog perumahan dan menyediakan akses hunian yang lebih luas bagi berbagai kalangan. Ara menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan pengembangan ini berjalan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.