Soroti Krisis Energi, Pakar Ingatkan Ekonomi Bisa Tumbuh di Bawah 5%

Konflik di Iran berpotensi memperparah ketegangan di Timur Tengah, yang mengancam kenaikan harga minyak global. Jakarta, situasi ini menimbulkan tantangan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Arcandra Tahar, anggota Dewan Ekspertris Prasasti dan pakar energi, menjelaskan bahwa dalam sistem industri energi internasional, Indonesia tidak memiliki kapasitas besar untuk menentukan harga minyak secara mandiri.

“Harga minyak terutama dipengaruhi oleh dinamika pasar. Negara ini membeli energi dari pasar global. Produksi domestik baik melalui K3S maupun Pertamina dijual dengan harga sesuai mekanisme pasar,” kata Arcandra.

Menurutnya, tekanan terhadap ekonomi Indonesia semakin berat karena harga minyak dunia kini berada di luar proyeksi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Asumsi harga minyak dalam APBN 2026 mencapai US$ 70 per barel, sementara pasar saat ini mengalami kenaikan hingga US$ 90-100 per barel. Arcandra menilai, hal ini memperbesar risiko dari dinamika geopolitik dan keterbatasan pasokan energi global.

Halim Alamsyah, anggota Dewan Ekspertris Prasasti, mengungkapkan skenario di mana harga minyak US$ 100 per barel dan Rupiah terjatuh ke Rp17.000 per dolar, akan memicu peningkatan defisit fiskal hingga 3,3-3,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Angka ini melebihi ambang defisit 3% yang selama ini menjadi target pemerintah,” ujarnya.

Analisis Prasasti menunjukkan penyesuaian harga BBM bisa meningkatkan inflasi sebesar 0,7 hingga 1,8 poin persentase, tergantung intensitas dan waktu implementasinya. “Kenaikan harga minyak yang terus-menerus bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun ke rentang 4,7-4,9%, di bawah rata-rata 5% dalam beberapa tahun belakangan,” jelas Halim.

Piter Abdullah, direktur kebijakan dan program Prasasti, menyoroti upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dengan mengontrol kenaikan harga BBM. Namun, keberlanjutan kebijakan ini tergantung pada perkembangan harga minyak internasional. “Jika kenaikan harga minyak berlangsung hingga akhir tahun, kemungkinan besar pemerintah sulit menghindari kenaikan BBM,” tambahnya.

Piter juga mengingatkan bahwa kombinasi kenaikan biaya energi, pelemahan nilai tukar Rupiah, serta tekanan fiskal perlu diawasi dari perspektif stabilitas sistem keuangan. Menurutnya, dalam kondisi ketidakpastian global yang meningkat, kerja sama antarlembaga seperti Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan menjadi penting. “Koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dianggap krusial untuk memberi sinyal kebijakan yang jelas ke depan,” ujarnya.