AS Negosiasi Akses Penuh Militer ke Wilayah Udara RI? Ini Tanggapan Kemhan

Jakarta, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin pada Senin (13/4/2026) sore. Pertemuan tersebut dijadwalkan untuk membahas berbagai kesepakatan kerja sama militer yang lebih luas. Sebelumnya, laporan media menyebutkan bahwa Washington sedang membidik izin terbang penuh bagi armada militer mereka melintasi ruang udara Indonesia. Isu ini mencuat setelah beberapa media melaporkan bahwa Pentagon berusaha memperoleh akses menyeluruh di wilayah udara RI.

Proses Internal Masih Berlangsung

Kementerian Pertahanan Indonesia memastikan bahwa dokumen yang beredar saat ini hanyalah rancangan awal, masih dalam pembahasan internal dan antarinstansi. Dokumen tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat. “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia. Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional,” tulis Kemhan dalam pernyataan tertulis.

“Setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis, sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku serta pertimbangan seluruh pemangku kepentingan yang terkait.”

Kemhan menekankan bahwa kerja sama pertahanan dengan negara lain selalu dilakukan dalam kerangka menitikberatkan pada kepentingan kebangsaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara penuh, serta mematuhi peraturan perundang-undangan, mekanisme kelembagaan, dan keputusan politik RI. Tidak ada ruang bagi implementasi sepihak di luar hukum Indonesia.

Dalam konteks ini, setiap rencana aktivitas militer harus sesuai dengan aturan hukum masing-masing negara. Indonesia menjamin bahwa semua proses akan mengikuti norma-norma yang berlaku, termasuk memperhatikan aspek strategis dan keamanan nasional. Pemberian izin penerbangan harus melalui evaluasi komprehensif sebelum disetujui secara resmi.