Beras SPHP Bulog 2 Kg Siap Meluncur Tinggal Tunggu Ini

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan peluncuran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam bentuk kemasan 2 kilogram. Inisiatif ini bertujuan memudahkan akses bagi masyarakat yang memiliki penghasilan terbatas, yang sebelumnya kesulitan membeli beras dalam ukuran besar. Sebelumnya, beras SPHP hanya tersedia dalam kemasan 5 kg melalui Perum Bulog. Kini, tambahan pilihan 2 kg diharapkan bisa memperluas cakupan manfaat program tersebut.

Varian Kemasan untuk Masyarakat Rendah Pendapatan

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa kebijakan ini disusun agar lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat ekonomi rendah. “Kemasan 2 kg sangat penting karena banyak masyarakat lebih memilih membeli beras dalam jumlah kecil,” katanya dalam pernyataan yang dikutip Jumat (10/4/2026).

“Kita sering melihat di pasar, masih ada warga yang lebih nyaman membeli beras 1 hingga 2 kg saja,” tambah Ketut.

Dalam regulasi terbaru, opsi kemasan 2 kg telah diakui dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 34 Tahun 2026. Peraturan ini memperbolehkan Bulog menyalurkan beras SPHP dalam dua ukuran, yakni 5 kg dan 2 kg. Kemasan 50 kg tetap dijual secara terbatas, khusus untuk daerah-daerah seperti Maluku, Papua, serta wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan).

Pembatasan Pembelian untuk Memastikan Kemanfaatan

Bapanas juga menetapkan aturan batas maksimal pembelian di tingkat konsumen. Untuk kemasan 5 kg, masyarakat diperbolehkan membeli hingga lima paket. Sementara kemasan 2 kg hanya bisa dibeli dua paket per orang. Hal ini dilakukan agar beras subsidi tidak dimanfaatkan untuk diperjualbelikan kembali.

Program SPHP dan Dukungan Presiden

Program SPHP yang berjalan sejak Maret 2026 telah menyalurkan 82,8 juta kg beras hingga 7 April 2026. Anggaran subsidi mencapai Rp4,97 triliun. Kebijakan ini diharapkan bisa menopang pengendalian inflasi, khususnya untuk komoditas beras.

“Kita akan diskusi dan tindak lanjuti setelah ada instruksi dari Menteri. Maka, kita akan segera hitung kemungkinan subsidi yang diperlukan,” jelas Ketut.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan melayani kebutuhan rakyat. “Yang jelas, beras banyak. Kalau ukurannya disesuaikan, permintaan warga bisa terpenuhi,” ujarnya.

Pengendalian Inflasi dan Tantangan Depan

Dalam pelaksanaannya, Bulog diminta fokus menyalurkan beras ke daerah non-sentra produksi serta wilayah yang tidak sedang mengalami panen raya. Tujuannya adalah menjaga harga gabah petani agar tidak melemah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Hingga Maret 2026, inflasi beras mencatatkan kenaikan 0,65% secara bulanan, sedikit lebih tinggi dibanding Februari 2026 sebesar 0,43%. Secara tahunan, angka inflasi beras sebesar 3,71% jauh lebih rendah dibanding Maret 2024 yang sempat mencapai 20,07%.