Bos Damri Ngadu ke DPR: Bus Perintis Mayoritas Berusia Tua

Jakarta, 2 April 2026

Dalam sebuah rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (2/4/2026), Direktur Utama Perusahaan Umum Damri, Setia N. Milatia Moemin, menyampaikan bahwa sebagian besar armada bus perintis yang dimiliki perusahaan saat ini telah berusia lebih dari tujuh tahun. Ia menilai bahwa usia kendaraan ini telah memasuki fase yang kurang efektif dalam operasional.

“Armada angkutan perintis yang kami miliki kini berusia di atas tujuh tahun, mulai terlihat usang, sementara medan jalan yang ditempuh sangat menantang,” ujarnya.

Kendaraan ini sering kali harus beroperasi di wilayah dengan kondisi cuaca dan lingkungan yang tidak menentu, seperti medan curam atau jalan berliku. Situasi ini menyulitkan Damri dalam merencanakan penggantian atau pembaruan armada. Selain itu, ketidaktersediaan bahan bakar subsidi di daerah terpencil menjadi hambatan serius.

“Kadang, kami terpaksa membeli bahan bakar non-subsidi karena stok di wilayah 3T sering tidak memadai. Harga bahan bakar bisa mencapai Rp 13.000–14.000 per liter,” terangnya.

Kehadiran bus perintis tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat di zona Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Bagi sekolah, keberadaan kendaraan ini krusial untuk mengangkut siswa dari desa ke pusat pendidikan. Jika tidak beroperasi, sejumlah sekolah terpaksa tutup karena guru tak bisa mencapai tempat mengajar.

“Di kawasan 3T, bus perintis merupakan sarana vital. Jika tidak ada, kegiatan belajar mengajar bisa terganggu,” tambah Setia.

Di sisi lain, bus perintis juga mendukung operasional pasar. Pedagang lokal sering menggunakan kendaraan ini untuk mengirim hasil pertanian seperti cabai, sayuran, atau ternak ke pusat jual beli. Tanpa bus perintis, pasar bisa sepi dan risiko tutup meningkat.

“Kebanyakan pedagang di sana membawa barang dagangan ke pasar dengan menggunakan bus. Jika tidak ada, aktivitas perdagangan akan lumpuh,” jelasnya.

Setia menegaskan bahwa dukungan pemerintah dalam menyediakan bahan bakar subsidi serta rencana pembaruan armada sangat diperlukan. Ia meminta bantuan langsung untuk menjaga konsistensi pelayanan, tanpa meningkatkan tarif yang telah terikat dalam kontrak.

“Kami berharap ada arahan dan dukungan dari pemerintah agar bisa terus melayani masyarakat, terutama di wilayah 3T,” tutupnya.