Pentingnya Melawan Unilateralitas Amerika Serikat

Catatan: Artikel ini adalah opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com. Sejak berakhirnya perang dingin dan munculnya AS sebagai kekuatan dominan global, berbagai tindakan militer telah dilakukan bersama sekutu-sekutunya. Peristiwa-peristiwa ini mencakup invasi ke Irak dan Afganistan, penculikan Presiden Venezuela, serta serangan udara ke Iran yang baru-baru ini terjadi. Semua operasi ini secara jelas menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara lain, sekaligus mencerminkan pengabaian AS terhadap prinsip hukum internasional.

Pembiaran Arogansi dan Kebijakan Politiknya

AS sering menempatkan dirinya sebagai entitas hukum yang berhak menetapkan aturan global. Tujuan mereka adalah mengendalikan negara-negara lain, sementara mereka sendiri merasa tidak terikat oleh tatanan yang sama. Sikap unilateral ini tidak hanya berasal dari kekuasaan politik yang besar, tetapi juga dari kesombongan yang terus-menerus diinternalisasi. Sebagai kekuatan adidaya, AS menganggap dirinya sebagai standar kemajuan, dengan keputusan-keputusan mereka dianggap benar secara universal.

“HAM sering dijadikan senjata untuk menghukum negara-negara yang berseberangan dengan kepentingan AS,”

Kekhawatiran yang Menghantui Tatanan Dunia

Kebiasaan meremehkan hukum internasional dan mengabaikan kedaulatan negara telah menimbulkan kejumawaan. Negara-negara lain dianggap layak dihukum lewat berbagai tindakan represif, seperti pembunuhan elite politik, penculikan, atau embargo. Hukum internasional hanya menjadi dekorasi, sementara AS tetap berada di atas aturan. Perilaku ini menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri AS kini diarahkan oleh kepentingan sepihak, bukan keadilan.

Akibat Pembiaran dan Kerusakan Tatanan Dunia

Di tengah dominasi kekuatan tunggal, dunia semakin terasa tidak aman. Kedaulatan negara terus diremehkan, dan kebenaran diputuskan berdasarkan kepentingan AS. Tindakan-tindakan seperti merekayasa pergantian pemerintahan, menculik pemimpin, serta mencoba memaksakan satu model pemerintahan global menunjukkan betapa satu-satunya tatanan yang diusung adalah kekuasaan yang sembrono.

“Membunuh jutaan orang tak berdosa lewat dalih perang yang tidak jelas adalah penghinaan terhadap hak asasi manusia yang sering digembar-gemborkan AS,”

Perilaku ini telah mengakar dalam kebijakan luar negeri AS selama dekade unilateralisme. Kehilangan penghormatan terhadap hukum internasional mengakibatkan ketidakadilan yang terus meluas. Agar dunia tetap harmoni, sistem global harus diurus secara kolektif, bukan hanya di bawah satu kekuatan tunggal yang menganggap dirinya sebagai penguasa mutlak.