Bupati Bogor Tegaskan Pengisian Jabatan ASN Berdasarkan Kompetensi

Di Kabupaten Bogor, Bupati Rudy Susmanto menegaskan bahwa perekrutan aparatur sipil negara (ASN) dalam lingkungan pemerintah daerah harus mengutamakan kompetensi melalui sistem meritokrasi yang transparan. Pernyataan ini disampaikannya di Cibinong, Minggu, dalam upaya memastikan setiap posisi diisi oleh individu yang layak secara kapasitas dan prestasi kerja.

Rudy menyatakan bahwa komitmen ini diwujudkan melalui penerapan mekanisme terbuka seperti open bidding serta penguatan pengawasan internal. “Ini menjadi bagian dari upaya kami untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional. Kami ingin memastikan bahwa setiap jabatan diisi berdasarkan kompetensi, bukan praktik yang menyimpang,” ujarnya.

Peningkatan Kualitas SDM dan Pengawasan

Dengan jumlah ASN yang signifikan, Pemkab Bogor terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan sistem perekrutan yang lebih akuntabel. Rudy juga menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik penyimpangan, termasuk dugaan korupsi dalam pengisian jabatan.

“Setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti melalui Inspektorat. Namun, proses tersebut tidak selalu kami ekspos ke publik,” tambahnya.

Dalam satu bulan terakhir, Inspektorat melalui Irban V telah melakukan penyelidikan terhadap berbagai aduan yang diterima guna memastikan kebenaran informasi. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, pihaknya akan segera melimpahkan kasus tersebut kepada lembaga penegak hukum untuk ditangani sesuai aturan yang berlaku.

Rudy menegaskan bahwa penguatan sistem merit merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen ini juga didukung oleh sinergi dengan jajaran legislatif untuk memastikan seluruh proses pengelolaan ASN berjalan secara adil dan bebas dari praktik tidak sehat.