DPRD Bogor Finalisasi Raperda Perubahan OPD untuk Meningkatkan Kualitas Layanan

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat, telah selesai membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perubahan ini bertujuan memperbaiki birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut. Ketua Pansus, Wishnu Ardiansyah, mengatakan bahwa reformasi kelembagaan ini mengadopsi pendekatan “struktur yang lebih ringkas namun fungsi lebih banyak” untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Reformasi Birokrasi dan Integrasi Layanan

Wishnu menegaskan bahwa reorganisasi OPD tidak sekadar perubahan administratif, tetapi dirancang agar berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. “Pansus memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya formal, tetapi memberi manfaat nyata bagi warga,” ujarnya dalam wawancara di Kota Bogor, Jumat.

“Dengan struktur yang lebih kuat dan fungsi yang lebih jelas, kami mendorong agar pelayanan publik ke depan lebih cepat, terintegrasi, dan dirasakan langsung oleh warga,” tambah Wishnu.

Penyesuaian Kedudukan RSUD

Satu hal penting dalam rencana ini adalah penyesuaian posisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sebelumnya berstatus OPD mandiri kini diubah menjadi unit khusus di bawah Dinas Kesehatan. Tindakan ini diharapkan memperkuat koordinasi dalam layanan kesehatan dan mempercepat pengambilan keputusan medis.

Reorganisasi RSUD juga melibatkan penyederhanaan organisasi, pengurangan jabatan struktural, serta penguatan fokus pada manajemen dan layanan klinis. Perubahan ini bertujuan mengoptimalkan proses pelayanan medis secara lebih efisien.

Perkuatan Kapasitas OPD Kependudukan

Dalam bidang kependudukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ditingkatkan statusnya menjadi tipe A. Penyesuaian ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan dalam menangani kasus kekerasan, mempercepat program keluarga berencana, serta memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Perubahan Nomenklatur di Sektor Infrastruktur

Sektor infrastruktur juga mengalami transformasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diberi status tipe A dan nama resminya diubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Perubahan ini bertujuan mengintegrasikan pembangunan jalan, drainase, bangunan publik, serta pengendalian ruang lebih baik.

Di sisi lain, Dinas Perumahan dan Permukiman juga dinaikkan statusnya ke tipe A dengan nama baru Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Tambahkan wewenang pengelolaan pertanahan, dinas ini akan menangani pengadaan lahan untuk keperluan umum, penyelesaian sengketa tanah, hingga pengaturan kawasan permukiman.

Koordinasi dengan Pemprov Jabar

Hasil revisi Raperda telah disinkronkan dengan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, dokumen akan dibawa ke Badan Musyawarah DPRD Kota Bogor sebelum diputuskan dalam rapat paripurna. Pansus menekankan bahwa perubahan struktur harus diiringi percepatan proses pelayanan, termasuk penanganan pengaduan, penyederhanaan administrasi, dan transparansi layanan publik.