Kemendagri perkuat sinkronisasi komunikasi pemerintah pusat-daerah

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan langkah strategis untuk meningkatkan harmonisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menjelaskan bahwa keharmonisan dalam menyampaikan pesan kebijakan menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika informasi yang terus berkembang cepat.

Integrasi narasi untuk membangun kesepahaman

Benni mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak beroperasi secara terpisah, tetapi saling mendukung dalam satu arah dan satu tujuan. “Koordinasi komunikasi yang baik memastikan kebijakan tidak diterima dengan kesan bertentangan di tengah masyarakat,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu.

“Koordinasi komunikasi yang baik memastikan kebijakan tidak diterima dengan kesan bertentangan di tengah masyarakat,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu.

Menurut Benni, dalam lingkungan dinamika informasi yang semakin cepat, komunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Ia menekankan bahwa pemerintah harus tidak hanya tanggap, tetapi juga mampu menyampaikan pesan yang jelas, terorganisir, dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat.

Penguatan kapasitas aparatur daerah

Kemendagri menjadikan penguatan komunikasi sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Benni menilai pranata humas memiliki peran vital dalam menghubungkan kebijakan dengan pemahaman publik, terutama dalam menerjemahkan bahasa teknis menjadi narasi yang mudah dicerna.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bimtek ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dalam merancang strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, serta kontekstual. Selain itu, Kemendagri juga berupaya menciptakan ekosistem komunikasi yang terpadu dan sinergis.

“Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak informasi yang kita sampaikan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat memahami, mempercayai, dan merasakan manfaat dari kebijakan yang kita jalankan,” katanya.