Komisi IX Undang BGN untuk Diskusi tentang Pengadaan Motor Listrik

Jakarta – Pekan depan, Komisi IX DPR RI akan menggelar pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas pengadaan sejumlah motor listrik. Hal ini terkait dengan penggunaan kendaraan tersebut dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menyampaikan bahwa rapat tersebut akan dihadiri BGN serta lembaga lainnya. “Kami berharap mendiskusikan lebih lanjut mengenai pengadaan motor listrik yang digunakan untuk operasional program MBG,” jelasnya, usai ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Penyebab Perkembangan Informasi

Charles mengungkapkan kejutan terhadap munculnya video di media sosial yang menyoroti pengadaan puluhan ribu motor listrik. Menurutnya, langkah ini dinilai kurang tepat karena pemerintah sedang menerapkan penghematan anggaran. “Program MBG bertujuan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, sehingga anggaran harus difokuskan pada tujuan tersebut,” tegasnya. Ia menekankan bahwa BGN tidak melakukan konsultasi dengan DPR sebelum pengadaan dilakukan, sehingga perlu menjelaskan latar belakangnya kepada publik.

“Kami ingin mengetahui tujuan, urgensi, dan dasar pengadaan motor listrik tersebut,” ujar Charles.

Klarifikasi dari BGN

Kepala BGN, Dadan Hindayana, memastikan bahwa angka 70 ribu unit motor listrik yang disebutkan di media sosial tidak akurat. Ia menjelaskan bahwa jumlah yang sebenarnya adalah 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Kamis, Dadan menyatakan bahwa penganggaran motor listrik untuk SPPG masuk dalam rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA), yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025.

Pengadaan ini, menurut Dadan, merupakan bagian dari perencanaan anggaran 2025, bukan inisiatif mendadak. “Motor listrik ini direncanakan sebagai dukungan operasional MBG, khususnya untuk memudahkan mobilitas kepala SPPG,” katanya. Meski masuk dalam anggaran 2025, realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan dilakukan pada 2026 karena proses penyelesaian anggaran membutuhkan mekanisme resmi pemerintah.