Komisi VII DPR RI Rapat dengan Menpar Mengenai Dampak Mudik dan Isu Geopolitik terhadap Pariwisata

Jakarta – Pertemuan kerja antara Komisi VII DPR RI dan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dilakukan untuk mendiskusikan pengaruh perayaan Lebaran 2026 serta dinamika geopolitik global terhadap sektor wisata Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Saleh Partaonan Daulay, ketua Komisi VII, menekankan pentingnya Menpar menjelaskan strategi menghadapi pergerakan masyarakat yang menggunakan libur panjang untuk berwisata.

Menpar Diundang untuk Mengulas Mobilitas Wisatawan

Saya lihat Ibu Menteri juga serius untuk mendatangi tempat-tempat ya di mana orang pulang kampung, kemudian mendatangi tempat-tempat orang berwisata dan seterusnya,” kata Saleh di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Ketua Komisi VII menyoroti bahwa jutaan penduduk Indonesia melakukan perjalanan mudik selama Lebaran. Untuk itu, ia berharap Menpar dapat memberikan gambaran terperinci mengenai perhitungan mobilitas wisatawan selama masa libur tersebut. Menurut Saleh, pertemuan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan wisata tetap optimal, terlepas dari faktor-faktor yang mungkin mengganggu.

Geopolitik Berdampak pada Wisatawan Asing

Negara-negara yang selama ini ya dianggap sangat kuat karena jumlah penduduknya besar seperti India, tetapi mereka juga sebetulnya melakukan langkah-langkah yang diperlukan ya dalam rangka mengantisipasi itu,” kata dia.

Saleh juga mengingatkan bahwa situasi geopolitik saat ini sedang menimbulkan ketegangan. Hal ini berpotensi mengurangi jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, terutama dari wilayah seperti Timur Tengah. Ia menjelaskan bahwa negara-negara tersebut sangat tertarik dengan daya tarik alam dan kekayaan ekosistem Indonesia.

Peran Pariwisata dalam Menghadapi Ketidakpastian

Mereka sangat banyak berkunjung ke Indonesia. Nah, apabila situasi geopolitik di timur tengah tidak selesai, maka dikhawatirkan mereka nanti juga akan terkendala,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Saleh berharap Menpar dapat memaparkan progresivitas program dan pencapaian tahun 2026, termasuk solusi untuk mengatasi tantangan geopolitik. Ia menambahkan bahwa Komisi VII ingin mendengar rencana kebijakan serta strategi yang akan dijalankan pihak Kementerian Pariwisata untuk mempertahankan jumlah kunjungan wisatawan internasional ke Tanah Air.