Mendagri: Otsus Aceh perlu diperpanjang demi pemulihan bencana

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa dana otonomi khusus Aceh harus diperpanjang untuk mendukung proses pemulihan pasca-bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu di berbagai wilayah. Dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, ia menjelaskan bahwa perbaikan fasilitas publik membutuhkan waktu cukup lama, termasuk jembatan, jalan raya, dan sekolah yang masih dalam tahap rehabilitasi.

“Mungkin salah satu alasan penting mengapa kami menyarankan perpanjangan dana otsus ini adalah karena kemampuan fiskal negara masih bisa mendukung,” ujar Tito. Ia menambahkan bahwa pemulihan pasca-bencana diperkirakan membutuhkan waktu selama tiga tahun. Ini disebabkan oleh kebutuhan memperbaiki infrastruktur yang rusak dan mempermanenkan fasilitas yang sementara.

Dalam laporan Kemendagri, Tito menyebutkan bahwa hingga saat ini tercatat 36 ribu rumah warga yang rusak atau hilang akibat bencana. Selain itu, ia menjelaskan bahwa normalisasi 79 sungai di Aceh menjadi prioritas, karena ukuran dan panjangnya cukup besar, bahkan mencapai puluhan kilometer.

“Normalisasi sungai itu lebih kurang 79 sungai yang harus dikeruk. Panjangnya cukup signifikan, bahkan ada yang mencapai 30-an kilometer,” kata Tito. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Aceh berharap dana otsus diperpanjang dengan jumlah 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Mendagri menyoroti kondisi ekonomi Aceh, di mana meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, tingkat kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi. “Karena ada bencana, kami melihat cukup rasional untuk memperpanjang dana otsus,” tambahnya.

Sementara itu, Tito menyampaikan bahwa hujan deras pekan lalu menyebabkan longsor di sejumlah titik Aceh. Dua hari terakhir, banjir kembali terjadi di Pidie Jaya, disertai material lumpur. Meski sebelumnya pemerintah dan masyarakat sudah melakukan peningkatan fasilitas publik, kondisi jalan yang putus kembali memperumit upaya pemulihan. Saat ini, TNI, Polri, Kementerian PU, dan BNPB sedang bekerja keras untuk normalisasi kembali daerah terdampak.