Jakarta – Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE) Anthony Leong mengatakan dalam negara demokrasi modern yang berlandaskan hukum, legitimasi kekuasaan tidak dibangun atas tekanan jalanan, melainkan melalui mekanisme elektoral yang sah serta sistem ketatanegaraan. "Presiden Prabowo Subianto memperoleh mandat rakyat melalui proses demokrasi yang legitimate. Oleh karena itu, setiap kritik harus disampaikan dalam koridor konstitusi, bukan melalui narasi delegitimasi yang berpotensi merusak tatanan demokrasi itu sendiri," kata Anthony dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Anthony menjelaskan kritik merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Namun, kritik harus dilandasi dengan argumentasi berbasis data, etika publik serta kesadaran terhadap dampak luas yang ditimbulkan, baik secara politik maupun ekonomi. Adapun, mendorong perubahan kekuasaan melalui jalur ekstra konstitusional, tidak hanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, tetapi juga berisiko menciptakan ketidakpastian yang berdampak langsung pada stabilitas nasional.

Ia menilai stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, Indonesia justru membutuhkan konsolidasi, bukan polarisasi. "Kondisi global yang tidak menentu seharusnya kita di dalam negeri solid dan mendukung memberi masukan kepada pemerintah dengan cara yang benar," tuturnya.

Ia menyampaikan dari pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa instabilitas politik seringkali berbanding lurus dengan perlambatan ekonomi. "Ketidakpastian kebijakan, volatilitas pasar serta menurunnya kepercayaan pelaku usaha menjadi konsekuensi nyata yang harus dihindari," ujar Anthony. Ia menilai Indonesia saat ini membutuhkan suasana politik yang kondusif agar agenda pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing nasional dapat berjalan optimal.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sistem demokrasi Indonesia telah menyediakan berbagai saluran formal untuk melakukan koreksi terhadap pemerintah, mulai dari mekanisme parlemen, partisipasi publik hingga ruang kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang. Anthony juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan pengamat untuk mengedepankan narasi yang konstruktif dan solutif, bukan provokatif. "Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus dikelola dengan tanggung jawab agar tidak berkembang menjadi disrupsi sosial maupun ekonomi," kata dia.

Dalam taklimat pada rapat kerja pemerintah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4), Presiden Prabowo menyatakan penyebaran hoaks dan fitnah melalui media sosial berpotensi merusak suatu negara, terutama dengan dukungan perkembangan teknologi digital. "Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoaks," kata Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan sistem informatika digital, memungkinkan seseorang memiliki banyak akun dalam jumlah besar.