BNPP Perkuat Peran Da’i dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan

Dari Jakarta, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyatakan pentingnya penguatan peran dan sinergi para da’i dalam mendukung pengembangan kawasan perbatasan. Peran da’i tidak hanya terbatas pada pembinaan keagamaan, tetapi perlu diperluas untuk mendorong kemandirian masyarakat. Mereka memiliki posisi strategis sebagai penggerak sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif, terutama di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Sambas.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, dalam pernyataannya, mengatakan para da’i harus berperan aktif dalam mendorong kemandirian ekonomi, pangan, dan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Seminar Internasional dan Upgrading Da’i bertema Sinergitas Da’i dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara, yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Acara ini dibuka oleh Wamendagri WIyagus, didampingi Bupati Sambas Satono sebagai Ketua Parmusi Kalimantan Barat.

“Para da’i harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ujar Nur Kholis, Rabu (8/4).

Seminar internasional dihadiri peserta dari beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran strategis da’i dalam pembangunan, khususnya di daerah perbatasan. Wiyagus juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas nasional melalui berbagai program strategis.

Menurut Nur Kholis, pengelolaan perbatasan Indonesia kini mengadopsi pendekatan ganda, yaitu keamanan dan kesejahteraan (security and prosperity), sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan. “Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi, perbatasan justru harus menjadi penopang penguatan ekonomi masyarakat kedua negara,” ujar Nur Kholis.

Bupati Sambas Satono menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menghadapi kemajuan wilayah perbatasan. Menurutnya, kualitas SDM adalah kunci untuk mengelola potensi daerah secara maksimal dan berkelanjutan. “Kabupaten Sambas memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lintas batas. Potensi ini harus didukung oleh SDM yang unggul agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Satono.

Program-program nasional yang digulirkan BNPP RI, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, diharapkan meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya dianggap sebagai simbol kehadiran negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan tokoh keagamaan diharapkan mampu melahirkan perspektif yang sama terkait peran strategis kawasan perbatasan dalam pembangunan nasional. BNPP RI, melalui seminar ini, ingin menguatkan peran da’i sebagai agen pembangunan yang menjaga persatuan, memperkuat kesejahteraan, dan meneguhkan nilai-nilai kebangsaan di berbagai daerah terdepan.