DPRD Kota Malang Dorong Optimalisasi Data untuk Kebijakan Tepat Sasaran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menegaskan pentingnya pemanfaatan data secara maksimal dalam menyusun kebijakan yang efektif. Langkah ini dianggap kritis untuk menyelesaikan tantangan perkotaan seperti banjir dan kemacetan secara berkelanjutan. Pemkot Malang, meski telah berupaya, dinilai belum mencapai hasil optimal, sehingga masalah tersebut tetap menjadi keluhan warga.

Evaluasi Berdasarkan LKPJ 2025

DPRD Kota Malang mengungkapkan bahwa dorongan untuk memperbaiki penggunaan data menjadi salah satu prioritas dalam evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang tahun 2025. Kebijakan yang tidak didukung data akurat berisiko kurang tepat sasaran dan menyebabkan pemborosan anggaran. Hal ini terutama terjadi karena data yang digunakan masih kurang mendalam, sehingga sulit menghasilkan solusi yang menyeluruh.

“Data harus menjadi dasar penentuan, jangan sampai tidak menyasar kebutuhan riil masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita.

Ketua DPRD menekankan bahwa data rinci diperlukan untuk memastikan kebijakan mampu mengatasi masalah lapangan secara efisien. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dapat mengidentifikasi akar permasalahan dan menyusun strategi yang lebih tepat. DPRD juga menyoroti perluasan tata kelola pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas layanan publik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Komitmen Pemkot Malang

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan pihaknya telah menerima seluruh laporan evaluasi dari DPRD dan siap memberikan respons Senin (13/4). Ia menjelaskan bahwa pandangan fraksi-fraksi legislatif mencakup isu-isu yang bersifat umum, seperti kinerja, pengisian jabatan tinggi pratama yang masih kosong, hingga masalah perkotaan.

Respons cepat dari Pemkot Malang menunjukkan komitmen untuk menerapkan rekomendasi DPRD demi memperbaiki tata kelola kota. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penerapan digitalisasi aset guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat transparansi, dan menarik investasi.

Langkah Lain dalam Evaluasi

DPRD Kota Malang juga menyoroti upaya pemerintah dalam menertibkan bangunan liar di atas PSU dan sempadan sungai melalui Raperda Bangunan Gedung Malang. Aturan ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan, meningkatkan ketertiban, serta mengatasi banjir. Selain itu, dewan menekankan pentingnya pendekatan edukatif kepada orang tua sebagai penentu keberhasilan implementasi PP Tunas dalam melindungi anak dari konten negatif di media sosial.

DPRD berharap dengan optimalisasi data, penanganan permasalahan perkotaan dapat lebih serius dan menunjukkan progres signifikan. Pemkot Lombok Timur, sebagai contoh, tengah mematangkan rencana Satu Data Lombok Timur yang terpadu dan berkualitas untuk mengarahkan pembangunan 2026.