DPRD Surabaya minta lokasi parkir ditutup jika masih terima tunai

Surabaya – Arif Fafhoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya, menyarankan penutupan area parkir jika staf pengelola masih menerima pembayaran tunai. Ini sebagai respons atas langkah kota yang mendorong digitalisasi sistem parkir. “Area parkir di sepanjang jalan umum dan tempat usaha tidak lagi menerima uang tunai. Semua harus menggunakan metode pembayaran tanpa tunai untuk mengurangi kehilangan pendapatan dan meningkatkan transparansi,” jelasnya, Kamis.

“Pemilik usaha perlu memiliki kesadaran kolektif untuk menerapkan kebijakan ini secara baik, bukan hanya staf parkir yang dikenai sanksi,” tegas Toni, sapaan Arif Fafhoni.

Ia menegaskan bahwa program pembayaran tanpa uang tunai di Surabaya telah disosialisasikan sejak April 2026, meski di lapangan masih terdapat tantangan. Toni juga menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan mengingatkan para pengusaha parkir bahwa pendapatan dari tarif parkir bisa digunakan untuk pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga.

DPRD Surabaya menilai digitalisasi parkir adalah upaya Wali Kota Surabaya untuk menyelesaikan masalah perparkiran yang terus berulang selama masa kepemimpinan sebelumnya. “Ini juga sebagai jawaban atas keluhan masyarakat terkait pengelolaan tempat parkir yang kurang optimal,” ujarnya.

Menurut Toni, program ini akan terus mendapatkan dukungan luas jika Dishub, TNI, dan Polri terus mengadakan sosialisasi kepada pemilik lahan parkir. “Saya percaya akhirnya semua pihak akan bergotong royong menyetujui kebijakan ini karena keinginan masyarakat yang lebih luas adalah prioritas utama bagi seorang pemimpin,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diperlukan agar camat dan lurah lebih proaktif menyampaikan informasi tentang kebijakan parkir digital kepada masyarakat. “Kami mengharapkan Pemkot Surabaya mengajak tokoh masyarakat untuk mendukung langkah ini, karena tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” pungkas Toni.