MPR: Manfaatkan Data Terbaru untuk Perangi Anak Putus Sekolah

Jakarta – MPR RI menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan data terkini dalam mengatasi masalah anak yang putus sekolah. Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menjelaskan bahwa akses ke informasi terbaru menjadi dasar dalam mengambil langkah-langkah efektif. “Mempunyai data yang up-to-date adalah langkah awal untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan anak dalam mengikuti layanan pendidikan,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu.

Inovasi untuk Mempetakan Anak Tidak Sekolah

Pusdatin Kemendikdasmen telah mengembangkan dasbor Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai alat untuk memetakan kondisi real-time. Dasbor ini menyajikan data akurat mengenai kelompok anak yang terkendala, seperti anak belum pernah bersekolah (BPB), putus sekolah (DO), serta lulus namun tidak melanjutkan (LTM). Lestari menekankan bahwa data ini perlu diintegrasikan dengan tindakan konkret untuk memperbaiki situasi.

Angka dan Kategori Anak Tidak Sekolah

Menurut catatan per 1 April 2026, total anak tidak sekolah di Indonesia mencapai 3.966.858. Rinciannya, 1.913.633 anak termasuk dalam kategori BPB, 986.755 anak mengalami DO, dan 1.066.470 anak lainnya tergolong LTM. “Data tersebut harus diikuti dengan kebijakan yang cepat dan tepat sasaran,” imbuhnya.

“Data tanpa aksi hanyalah angka,” tegas Lestari. Ia menekankan bahwa transparansi informasi kritis dalam menghasilkan kebijakan yang lebih akurat dan responsif.

Kolaborasi Antar Sektor untuk Solusi Terpadu

Lestari menyoroti perlunya kerja sama lintas sektor untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. “Kuncinya adalah kolaborasi lintas sektor agar anak-anak yang tidak sekolah bisa kembali belajar,” jelasnya. Ia berharap data terkait anak yang kesulitan akses pendidikan dapat digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari dinas pendidikan hingga kepala desa.

Faktor Ekonomi Menjadi Penyebab Utama

Berdasarkan laporan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sekitar 76 persen anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu, Lestari mendorong intervensi yang lebih tepat, seperti bantuan pendidikan dan program afirmasi di daerah terpencil.

“Sekarang waktunya kita bergerak bersama, memastikan tidak ada anak bangsa yang terlewat dari akses pendidikan,” pungkasnya.

Dengan data yang valid, Indonesia dapat meminimalkan kesenjangan dalam sistem pendidikan. Lestari meyakini bahwa transparansi informasi akan memperkuat akuntabilitas kebijakan, serta meningkatkan efektivitas dalam menjangkau anak-anak yang membutuhkan bantuan. Ia juga menekankan bahwa inisiatif ini merupakan langkah awal untuk memastikan pendidikan menjadi lebih inklusif dan merata.