Pemerintah Awasi Kinerja ASN dengan Ketat Meski Terapkan WFH Setiap Jumat

Jakarta – Kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan pada hari Jumat tidak mengurangi intensitas pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah menegaskan bahwa sistem kerja fleksibel ini justru memperkuat mekanisme kontrol berbasis pencapaian kinerja yang lebih terukur, transparan, dan dapat terdokumentasi secara digital.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menyatakan bahwa fleksibilitas kerja tetap memerlukan disiplin tinggi dari setiap ASN. “Setiap pegawai memiliki target kinerja yang jelas. Pengawasan berlangsung melalui alat elektronik, bukan hanya kehadiran fisik,” tambah Rini.

“ASN tetap harus menjalankan tugas selama lima hari kerja, dengan hasil kerja yang sama seperti hari biasa,” ujarnya.

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku efektif 1 April 2026 menetapkan pola kerja campuran: empat hari work from office (WFO) pada Senin hingga Kamis, serta satu hari WFH pada Jumat. Kebijakan ini bagian dari upaya transformasi manajemen ASN, yang lebih menekankan pencapaian hasil daripada kehadiran fisik.

Penyesuaian baru ini sebaliknya memperkuat sistem pengawasan berbasis digital. Setiap pimpinan instansi bertanggung jawab langsung memastikan kinerja pegawainya tetap optimal, termasuk selama pelaksanaan WFH. Evaluasi efektivitas penerapan kebijakan harus dilaporkan kepada Menteri PANRB paling lambat 4 bulan setelah pelaksanaan. ASN yang tidak mencapai target kinerja akan mendapat sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Peran Regulasi dan Sistem Digital

Penerapan kebijakan ini didukung oleh kerangka regulasi yang telah disusun, seperti Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN. Regulasi ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel. Sementara itu, sistem digitalnya dijamin oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pemerintah juga memastikan bahwa WFH tidak mengganggu kualitas pelayanan publik. Pejabat pembina kepegawaian diwajibkan mengatur distribusi pegawai sesuai kebutuhan layanan, sehingga sektor esensial tetap beroperasi dengan baik. Rini mencontohkan layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, dan kedaruratan yang tetap tersedia, termasuk bagi masyarakat rentan.

Skema kerja fleksibel diharapkan meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kualitas layanan publik secara berkelanjutan. “Fleksibilitas diterapkan dengan tepat, disertai sistem informasi dan teknologi digital yang efektif,” jelas Rini. Kebijakan ini juga mempercepat proses digitalisasi pemerintahan, dengan memastikan semua aktivitas ASN terdokumentasi secara terpadu, sehingga mendorong akuntabilitas dan menutup ruang untuk kerja formalitas.

Pemerintah menegaskan bahwa WFH bukanlah pengurangan disiplin, tetapi bagian dari transformasi budaya kerja menuju model yang lebih modern, adaptif, dan berfokus pada hasil. Dengan dukungan pengawasan digital dan evaluasi berkelanjutan, kinerja ASN tetap terjaga sekaligus semakin transparan.