Transformasi Birokrasi: Efektivitas Kebijakan WFH Surabaya di Bawah Pengawasan Digital

Dalam upaya modernisasi sistem pemerintahan, Kota Surabaya mengenalkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), diiringi pemantauan digital melalui aplikasi ‘Kantorku’. Kebijakan ini mengubah pola kerja tradisional menjadi model fleksibel yang menggabungkan Work From Office (WFO) dan WFH, sesuai Surat Edaran Nomor 57 Tahun 2026. Apakah langkah ini sukses meningkatkan produktivitas atau justru menciptakan hambatan baru dalam proses birokrasi?

Perpindahan Aktivitas ke Digital

Hari pertama penerapan kebijakan ini menunjukkan perubahan nyata di lingkungan perkantoran. Banyak meja kosong dan arus lalu lintas ke pusat pemerintahan berkurang, tetapi kegiatan ASN tidak berhenti. Malah, ritme kerja beralih ke bentuk baru yang tercatat secara real time melalui sistem digital. Aplikasi ‘Kantorku’ berperan sentral, memantau kehadiran tiga kali sehari dan mengotak-atik lokasi pegawai.

Keakuratan dan Kinerja dalam Pemantauan

Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan hasil kerja, bukan sekadar kehadiran. ASN wajib absen pada pukul 07.30, 12.00, dan 16.30 WIB, dengan ketidakhadiran di salah satu waktu dianggap pelanggaran. Namun, keberadaan digital tidak selalu mencerminkan kualitas pekerjaan. Sejumlah pertanyaan muncul: apakah jejak aktivitas melalui aplikasi bisa menggantikan penilaian berbasis output?

Keseimbangan Efisiensi dan Tantangan

Transformasi ini juga memperhatikan aspek lingkungan, dengan upaya mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar fosil. ASN dialihkan beban operasional ke ruang pribadi, tetapi tidak semua tugas birokrasi bisa dijalankan secara daring. Khususnya, koordinasi lintas unit dan layanan administratif masih membutuhkan kehadiran fisik. Hal ini menyebabkan beberapa unit tetap wajib bekerja di kantor, sementara yang lain bebas memilih.

Manfaat dan Potensi Kesenjangan

Walaupun digitalisasi efektivitas kerja dinilai efektif, ada risiko kesenjangan beban antarpegawai. Pekerja yang menjalani WFH mungkin merasa lebih ringan, sementara yang tetap di kantor berjuang mempertahankan produktivitas. Selain itu, keharusan pelaporan harian bisa jadi tanggung jawab tambahan yang memicu kelelahan jika tidak dikelola dengan baik. Tapi, kewajiban kerja bakti mingguan mengingatkan bahwa birokrasi tetap perlu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kebijakan yang Membuka Pola Baru

Langkah Pemerintah Kota Surabaya mencerminkan pergeseran ke arah birokrasi adaptif dan berbasis hasil. Namun, keberhasilan transformasi ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada penerapan yang konsisten. Dengan sistem ini, setiap kegiatan ASN memiliki bukti, tetapi apakah itu cukup untuk mengukur kinerja yang sebenarnya?