Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk optimistis penyaluran tahap pertama dana otonomi khusus atau otsus di wilayah Papua akan rampung dalam pekan ini. Ribka menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap enam provinsi di Papua, sebagian besar daerah telah menerima penyaluran dana otsus. "Dari 46 daerah di Papua, 95 persen ini sudah terealisasi, artinya dananya sudah di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, masih terdapat lima daerah yang penyalurannya belum rampung, yakni Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Ribka menjelaskan kendala yang terjadi bersifat administratif dan teknis serta tidak menghambat secara signifikan proses penyaluran. Dia menambahkan pemerintah pusat bersama tim percepatan yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengidentifikasi persoalan di masing-masing daerah.

Wamendagri meyakini seluruh kendala tersebut dapat segera diselesaikan. "Estimasi dalam minggu ini, saya yakin sekali, dalam minggu ini lima daerah ini akan terselesaikan," ujarnya. Ribka menambahkan bahwa perbaikan tata kelola dana otsus terus menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir.

Dia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan agar penyaluran tahap pertama sebesar 30 persen dapat dilakukan tepat waktu. Ribka juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan pengelolaan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi penyaluran tahap berikutnya yang direncanakan berlangsung pada Juni atau Juli, serta tahap ketiga pada November. "Mudah-mudahan yang akan kita urus ke depan itu adalah bagaimana kualitas laporannya harus lebih baik, dan terukur kemudian tepat sasaran," kata Ribka.

Selain itu, dia menekankan bahwa dana otsus memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP). Di sisi lain, Ribka menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut.

Pemda diminta untuk menyampaikan informasi penggunaan dana secara terbuka kepada publik. "Kemudian, ya pemanfaatannya minimal harus ter- publish ke publik supaya masyarakat itu tahu dana otsus itu ke mana? Ini wajib, transparansi informasi publik ini penting sekali," tuturnya.