Akhiri polemik sekda, Pemprov NTB minta energi dialihkan ke pembangunan

Dari Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengundang masyarakat untuk mengakhiri perdebatan mengenai posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang telah ditetapkan secara pasti oleh Presiden. Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menyatakan bahwa semua pihak perlu bersatu dan memperkuat kerja sama dalam mengembangkan wilayah tersebut.

Menurutnya, dinamika perdebatan terkait jabatan Sekda adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi, tetapi tidak perlu berlangsung terus-menerus. Perbedaan pandangan seharusnya diubah menjadi energi positif yang mendukung pertumbuhan wilayah. “NTB adalah komunitas bersama,” ujarnya.

“Pemerintah NTB mengapresiasi harapan serta kritik masyarakat sebagai bagian dari partisipasi aktif dalam mengarahkan pembangunan menuju jalur yang tepat,” tambahnya.

Ahsanul menegaskan bahwa dukungan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, terlebih setelah struktur birokrasi kini lengkap dengan kehadiran Sekda yang definitif. Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, membuka ruang bagi masyarakat untuk terus mengawal dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan NTB demi mewujudkan kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Pada 9 April 2026, Abul Chair secara resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengibaratkan peran Sekda seperti Chief Executive Officer (CEO) dalam perusahaan, karena memiliki fungsi strategis sebagai pengendali utama urusan birokrasi internal di tingkat pemerintahan.