Latest Program: Politik kemarin, IKN ibu kota politik hingga pembelian pesawat A400M
Politik Kemarin: IKN Sebagai Pusat Kebijakan dan Perbelanjaan Pesawat A400M
Jakarta – Hari ini, Kamis (9/4), sejumlah isu politik dan kebijakan mencuri perhatian. Mulai dari peran Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pengambilan keputusan hingga pembelian empat unit pesawat angkut A400M yang ditunda oleh TNI Angkatan Udara. Berikut lima poin utama yang terjadi:
Kerja Sama Politik di IKN
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi saran anggota DPR untuk memindahkan kegiatan pemerintahan ke IKN. Ia menyarankan elemen pemerintahan seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif turut berpartisipasi dalam kegiatan kantor di sana.
“Saran dari anggota DPR tentang kantor di IKN sangat bermanfaat,” kata Wapres Gibran. “Kita perlu mengajak semua pihak berpartisipasi dalam pengembangan ibu kota baru.”
TNI AU Tunggu Keputusan Kemhan
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono menyatakan TNI AU sedang menunggu instruksi Kementerian Pertahanan terkait pembelian empat pesawat A400M. Penentuan kebijakan ini diharapkan segera dilakukan untuk mempercepat persiapan logistik dan operasional.
Prabowo Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik Domestik
Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah serta TNI untuk memperkuat penggunaan kendaraan berbasis listrik, seperti bus dan truk, yang diproduksi dalam negeri. Langkah ini dianggap sebagai upaya mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional.
BNPP Fokus pada Da’i di Wilayah Perbatasan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan peran strategis da’i dalam mengembangkan wilayah perbatasan. Sinergi antara da’i dan pihak-pihak terkait dianggap penting untuk memperkuat keberadaan Indonesia di kawasan.
Kemenaker Diminta Siapkan Rencana PHK
Komisi IX DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) proaktif dalam mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diprediksi meningkat akibat dampak konflik global. Langkah ini diharapkan mencegah ketimpangan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi.