Ruang kerja tanpa dinding

Pagi itu, suasana perkantoran di Kota Surabaya berbeda dari biasanya. Meja kerja banyak yang kosong, lampu ruangan tidak menyala maksimal, dan arus pengunjung ke gedung pemerintahan terlihat lebih sepi. Ketenangan ini bukan indikasi libur, melainkan tanda perubahan dalam cara birokrasi beroperasi. Dalam tatanan baru, aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah, tetapi tetap diawasi melalui sistem digital. Hal ini menandai awal penerapan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) yang dijalankan Pemerintah Kota Surabaya.

Aplikasi Kantorku: Pemantauan Berbasis Digital

Alat utama dalam pelaksanaan ini adalah aplikasi “Kantorku,” yang digunakan untuk mengawasi kehadiran ASN tiga kali sehari serta melacak lokasi mereka secara real-time. Sistem ini bukan hanya penyesuaian teknis, tetapi bagian dari transformasi budaya kerja di sektor publik. Tapi, pertanyaan muncul: apakah perubahan ini benar-benar meningkatkan produktivitas, atau justru menambah lapisan pengawasan yang mungkin tidak efektif?

Kerangka Kebijakan yang Ketat

Kebijakan WFH di Surabaya tidak terlepas dari kerangka ketat. ASN diwajibkan hadir secara digital pada pukul 07.30, 12.00, dan 16.30 WIB. Ketidakhadiran di satu waktu tersebut dianggap pelanggaran, bahkan sistem mampu mendeteksi lokasi mereka untuk memastikan konsistensi. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin, terutama setelah pengalaman selama pandemi membuktikan bahwa fleksibilitas tanpa pengawasan bisa mengurangi efisiensi.

Tantangan dalam Mengukur Kinerja

Meski pengawasan digital memberikan bukti aktivitas, kritik muncul mengenai apakah kehadiran digital identik dengan hasil kerja. Absensi tiga kali sehari memastikan keberadaan pegawai, tapi belum tentu mencerminkan kualitas tugas. Di tingkat global, tren kerja fleksibel lebih mengukur berdasarkan output, bukan waktu. Surabaya masih dalam fase transisi, mencoba menyeimbangkan antara kontrol dan kepercayaan.

Dampak pada Efisiensi dan Lingkungan

Kebijakan ini juga memberikan dampak pada efisiensi operasional. Pengurangan penggunaan energi listrik, batasan kendaraan bahan bakar fosil, serta penggunaan transportasi umum atau listrik menjadi bagian dari strategi. Di tengah tekanan lingkungan yang tinggi, langkah ini patut diapresiasi. Namun, efisiensi di tingkat institusi belum tentu terwujud dalam efisiensi individu, karena beban operasional kini dipindahkan ke ruang pribadi.

Kombinasi WFH dan WFO: Strategi Fleksibilitas

Beberapa dinas strategis tetap menerapkan bekerja dari kantor (WFO) karena tugas mereka belum bisa sepenuhnya didigitalisasi. Koordinasi lintas unit, layanan administratif tertentu, serta pekerjaan yang membutuhkan interaksi langsung masih memerlukan kehadiran fisik. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas bukan berarti seragam. Ada tugas yang bisa diubah ke sistem daring, ada pula yang tetap membutuhkan sentuhan langsung.

Kewajiban Kerja Bakti: Bunga dalam Digitalisasi

Di tengah penerapan WFH, ASN tetap diwajibkan melakukan kerja bakti mingguan. Ini memberikan dimensi unik dalam kebijakan, karena mereka kembali ke ruang publik untuk membersihkan lingkungan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Meski demikian, kombinasi kerja bakti pagi, WFH sepanjang hari, dan pelaporan detail berpotensi menimbulkan kelelahan. Tanpa manajemen waktu yang baik, fleksibilitas bisa berubah menjadi tekanan baru.

“Kehadiran digital identik dengan produktivitas?” tanya seorang pegawai yang merasa kewajiban absen berlebihan.

Dengan semua ini, Surabaya mencoba menjaga keseimbangan antara modernisasi dan keterlibatan langsung dengan masyarakat. Tapi, tantangan terbesar terletak pada pengukuran hasil kerja yang tidak hanya berdasarkan kehadiran, tetapi pada kualitas output.