Wamendagri: WFH Membentuk Efisiensi dan Tata Kelola Baru dalam Pemerintahan

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) merupakan langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa sistem ini bertujuan mengubah cara kerja institusi pemerintah, serta mengurangi ketergantungan pada pasokan BBM internasional.

Pelaksanaan di Bekasi

Bima memberikan penjelasan tersebut setelah melakukan inspeksi langsung terhadap penerapan WFH di Gedung Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/4). Ia mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, yang mencatatkan partisipasi sekitar 40 persen dari total ASN di wilayah tersebut.

“Efisiensi ini bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan BBM internasional, tetapi juga menciptakan budaya kerja baru, ada kultur kerja yang baru, semuanya terbiasa gitu dan arahnya ke sana,”

Dalam upaya menekankan manfaat kebijakan ini, Bima meminta Pemkot Bekasi segera menghitung penghematan anggaran, khususnya dari penggunaan BBM, air, dan listrik. Kebijakan efisiensi ini, menurutnya, mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM, agar tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Menyikapi risiko pengurangan pelayanan publik, Bima memastikan layanan esensial seperti dinas lingkungan hidup, pemadam kebakaran, dan Satpol PP tetap berjalan optimal. Sementara layanan di kecamatan, kelurahan, serta bidang perizinan diizinkan beroperasi dengan pembatasan hingga 50 persen pegawai.

Untuk memastikan kedisiplinan ASN selama WFH, pemerintah menerapkan pengawasan ketat melalui pelaporan digital dan pemantauan lokasi. ASN yang tidak memenuhi tugas sesuai ketentuan atau pejabat yang tidak memantau dengan baik akan mendapatkan sanksi.

Bima juga mengapresiasi inisiatif Wali Kota Bekasi yang mendorong ASN menggunakan transportasi umum dan sepeda. Ia berharap pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik dapat diperluas, sehingga lebih berkontribusi pada efisiensi energi nasional.

“Sebetulnya kalau skema kendaraan listrik ini juga fokus ke transportasi publik, akan jauh lebih signifikan dampaknya, dan itulah yang kemarin sebetulnya mulai diinisiasi oleh Presiden,”

Kebijakan ini, lanjut Bima, membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan adaptif terhadap dinamika global, termasuk ketersediaan BBM nasional yang tetap terjaga dengan tingkat impor yang relatif rendah.