Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai bahwa beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan ganda terhadap industri perfilman bisa menghambat laju pertumbuhan ekosistem kreatif. Dia menyampaikan bahwa saat ini skema perpajakan yang diterapkan bagi pelaku industri perfilman berlaku dua kali, yakni PPN di tingkat produksi serta PPN di tingkat distribusi atau ekshibisi. Hal itu, kata dia, menciptakan beban ganda yang menggerus margin keuntungan sineas lokal.

"Bagaimana industri film kita mau bersaing di level global jika sejak tahap produksi saja mereka sudah terbebani PPN ganda? Ini adalah disinsentif bagi kreativitas," kata Novita saat rapat dengan sejumlah asosiasi dan perusahaan perfilman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu. Untuk itu, menurut dia, harus ada reformasi kebijakan pajak yang lebih berpihak pada pertumbuhan ekosistem industri perfilman, bukan justru mencekik.

Di sisi lain, dia pun menyoroti soal terbatasnya jumlah layar bioskop di Indonesia yang tidak sebanding dengan pesatnya produktivitas karya anak bangsa. Menurut dia, fenomena "antrean panjang" pemutaran film di layar lebar sudah berada pada tahap yang merugikan secara ekonomi dan psikis bagi para kreator. Dia menyampaikan bahwa banyak film berkualitas yang harus mengantre berbulan-bulan, bahkan bertahun tahun hanya mendapatkan jatah tayang beberapa hari karena harus bergantian dengan film lain.

Menurut dia, hal itu tidak manusiawi bagi produser yang sudah berinvestasi besar. Untuk itu, diperlukan percepatan distribusi layar ke daerah-daerah agar akses menonton tidak hanya terpusat di kota besar. "Film bukan sekadar hiburan, tapi kekuatan ekonomi baru dan identitas bangsa.

Jika regulasinya tidak kita benahi sekarang, kita akan terus menjadi penonton di rumah sendiri," katanya. Selain itu, dia menyayangkan minimnya dukungan pemerintah dalam mengintegrasikan industri film dengan sektor pariwisata. Padahal, film merupakan media promosi destinasi daerah yang paling efektif (film-induced tourism).

Dia mendorong adanya insentif khusus bagi rumah produksi yang mengangkat potensi daerah. Menurut dia, pemerintah bisa memberi bantuan fiskal atau kemudahan perizinan lokasi bagi film yang mempromosikan destinasi wisata prioritas, agar bisa meningkatkan ekonomi lokal di daerah lokasi latar film itu.