Komisi IX minta Kemenaker antisipasi PHK di tengah konflik global

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI menyampaikan himbauan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk siap menghadapi kenaikan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak konflik internasional yang semakin intens. Rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjadi ajang mereka menegaskan perlunya langkah pencegahan lebih proaktif.

Edy Wuryanto: Mitigasi PHK harus ditingkatkan

Edy Wuryanto, salah satu anggota Komisi IX, menyoroti bahwa perang di Timur Tengah memberikan tekanan global terhadap berbagai sektor. “Oleh karena itu, saya kira mitigasi Menaker soal PHK ini harus ditingkatkan,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

“Oleh karena itu, saya kira mitigasi Menaker soal PHK ini harus ditingkatkan,”

Nurhadi: Deteksi dini PHK perlu diperkuat

Dalam kesempatan yang sama, Nurhadi, anggota Komisi IX, menekankan pentingnya sistem pengawasan lebih awal untuk mengurangi risiko PHK. Ia mengingatkan bahwa angka PHK telah meningkat dua tahun terakhir, mencapai 77 ribu pada 2024 dan 88 ribu pada 2025.

“Saya berharap ada deteksi dini yang dilakukan oleh Pak Menteri beserta jajaran sehingga ini bisa diantisipasi secara dini,”

Menurut Nurhadi, dengan deteksi dini, sektor yang berpotensi terdampak bisa diketahui lebih dini, memungkinkan tindakan pencegahan sejak awal. “2026 ini mudah-mudahan turun,” tambahnya dengan harapan.

Charles Honoris: Perhatikan kelompok disabilitas

Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, juga mengingatkan Kemenaker untuk merancang program yang lebih tepat bagi pekerja difabel. Ia menyebut proyeksi PHK tahun ini akan meningkat karena kondisi ekonomi yang semakin menurun.

“Proyeksinya tahun ini angkanya akan lebih tinggi karena kondisi ekonominya lebih buruk dibandingkan tahun yang lalu sehingga tekanan terhadap pekerja ini pasti akan semakin berat, termasuk terhadap pekerja dari kalangan teman-teman difabel,”

Dengan langkah-langkah yang terencana, dampak PHK di tengah krisis global diharapkan tidak menyebar ke seluruh masyarakat.