Wamendagri Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua

Jakarta – Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), menggarisbawahi perlunya percepatan pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dengan meningkatkan kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah (pemda). Ia mendorong pemda untuk sepenuhnya memahami arahan teknis yang disampaikan oleh Kementerian PU, terutama dalam beberapa aspek kritis.

“Pertama, soal waktu. Kedua, terkait master plan. Ketiga, jika ada perubahan-perubahan. Tiga hal ini harus diperhatikan secara utuh,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Wakil Menteri PU yang membahas kemajuan pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Ribka menekankan perlunya keselarasan antara langkah pemda dengan kebijakan dan tahapan yang ditetapkan Kementerian PU. Ia juga mengingatkan bahwa seluruh proses harus sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

“Sehingga, mohon Pak Kadis untuk mengikuti tahapan teknis yang dipandu oleh Ibu Wamen PU dengan seksama,” kata Ribka. “Pak Sekda dan Pak Gubernur bertanggung jawab dalam menentukan titik koordinat pembangunan kantor MRP dan DPRP,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyebutkan bahwa konsep desain arsitektur kawasan perkantoran pemerintahan di Papua Pegunungan telah selesai pada Desember 2025. Selanjutnya, dibutuhkan koordinasi yang lebih kuat antar kementerian/lembaga, termasuk Kemendagri dan Kementerian Keuangan, untuk memastikan harmonisasi perencanaan dan penganggaran.

“Kita memulai dengan dokumen rencana infrastruktur kawasan strategis yang didasarkan pada hasil rapat koordinasi sebelumnya, yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya serta Kemendagri dan Pemprov,” ujar Diana.