IKN jadi ibu kota politik, Wapres ajak anggota DPR berkantor di sana

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi saran yang diberikan oleh anggota DPR terkait rencana pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia juga mengajak tiga lembaga pemerintahan, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, untuk bersama-sama menempati kantor di kawasan tersebut. “Saya mengucapkan terima kasih atas saran yang diberikan oleh Bapak Anggota Dewan yang terhormat Dedy Sitorus. Nanti kita akan mengadakan kantor di IKN,” ujar Gibran dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Wapres, IKN telah ditetapkan sebagai pusat kekuasaan politik pada tahun 2028. Hal ini berdampak pada kebutuhan pengelolaan negara, baik dari segi eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, harus terpenuhi. “Dengan status IKN sebagai ibu kota politik, maka penyelenggaraan pemerintahan dari berbagai sektor harus terjamin,” tambahnya.

“Saya sudah meminta hal tersebut sejak awal. Saya berharap Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, serta Menteri Transmigrasi bisa berkantor di sana. Uang negara adalah aset yang harus dimanfaatkan,” kata Deddy Sitorus saat rapat dengan Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono, Senin (30/3).

Dedy menekankan pentingnya penggunaan gedung-gedung yang sudah selesai dibangun di IKN. Ia meminta Basuki untuk berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana tersebut. Sementara itu, Basuki Hadimuljono merespons dengan menyatakan bahwa Wapres Gibran dapat memulai operasional kantor di IKN mulai tahun ini. Menurut Basuki, bangunan dan fasilitas pendukungnya telah selesai dibangun, serta staf Wapres sudah siap berpindah.

“Saat ini, rumah saya berada di sana. Saya berharap Wapres benar-benar akan menempati kantor di IKN,” tutur Basuki. Ia optimis bahwa rencana ini bisa segera terealisasi dan diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam peningkatan penggunaan infrastruktur di kawasan tersebut.