Wamendagri Dorong Peningkatan Efisiensi Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya peningkatan kecepatan proyek Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan, dengan fokus pada sinergi antara Kementerian PU, Kemendagri, dan pemerintah daerah (pemda). Ia menyatakan bahwa koordinasi intensif diharapkan dapat memastikan semua tahapan konstruksi berjalan lancar sesuai target. Percepatan ini dianggap kritis untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pemerintahan di wilayah tersebut.

Master Plan dan Kesiapan Teknis Pemda

Dalam diskusi dengan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Ribka Haluk meminta pemda memahami secara menyeluruh arahan teknis dari Kementerian PU agar menghindari hambatan selama pelaksanaan. Ia menekankan bahwa keselarasan antara perencanaan pusat dan penerapan di lapangan menjadi faktor utama keberhasilan. “Sehingga tolong Pak Kadis nanti secara teknis tolong baik-baik sekali ikuti tahapan yang diminta oleh Ibu Wamen PU,” ujar Ribka Haluk, menegaskan kepatuhan terhadap instruksi teknis.

“Pak Sekda dan Pak Gubernur bisa bertanggung jawab untuk menyepakati titik koordinat pembangunan kantor MRP dan kantor DPR (Papua Pegunungan),” tutur Ribka Haluk, menyoroti urgensi penentuan lokasi.

Koordinasi Lintas Instansi untuk Konsistensi Proyek

Koordinasi yang kuat antara Kemendagri, Kementerian PU, dan pemda diharapkan dapat menyelesaikan tantangan seperti penyesuaian anggaran dan pemilihan lokasi. Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa desain arsitektur kawasan perkantoran telah final pada Desember 2025, dengan selanjutnya memerlukan kolaborasi dengan lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan. “Kita mulai dengan dokumen rencana infrastruktur kawasan strategis yang mengacu pada hasil kunjungan rapat koordinasi kemarin, yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan tentunya bersama Kemendagri dan Pemprov,” kata Diana Kusumastuti.

Proyek KIPP Papua Pegunungan di Wamena ditargetkan selesai pada 2028. Ribka Haluk menyoroti tiga faktor kunci yang perlu diperhatikan: kesesuaian waktu pelaksanaan, pengembangan master plan yang komprehensif, serta antisipasi perubahan di masa depan. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemda dengan kebijakan dan tahapan Kementerian PU sangat vital.

Peran Pusat dalam Pengawasan dan Perencanaan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk menjaga kelanjutan pembangunan. Selain itu, program Quick Wins Papua Pegunungan dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan pengawasan ketat dari pusat. Rapat tersebut menyasar dua isu utama, yaitu penguatan perencanaan dan koordinasi untuk percepatan pembangunan.