BSKDN Kemendagri perkuat kualitas kebijakan dengan data berkualitas

Dalam upayanya meningkatkan mutu kebijakan, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperhatikan penggunaan data yang berkualitas. Sekretaris BSKDN, Noudy R. P. Tendean, menegaskan bahwa pendekatan berbasis bukti dalam perumusan kebijakan memerlukan instrumen yang telah diverifikasi secara ilmiah. Ia menjelaskan, salah satu langkah strategis yang diambil adalah penerapan model Rasch dalam pengembangan alat ukur survei.

Kegiatan sosialisasi Rasch model

Kegiatan sosialisasi penggunaan model Rasch di Command Center BSKDN, Jakarta, menjadi kesempatan untuk mendiskusikan pentingnya pengukuran yang lebih tepat. Noudy menyampaikan bahwa data yang baik harus berasal dari instrumen yang teruji, valid, dan andal. “Kebijakan yang baik hanya bisa diwujudkan jika didukung oleh data yang akurat, dan data tersebut harus mampu menggambarkan konsep yang diukur,” kata Noudy dalam pernyataannya.

“Melalui pendekatan ini, kita tidak hanya mengevaluasi apakah instrumen cukup baik, tetapi juga memastikan bahwa alat ukur tersebut benar-benar mengukur hal yang seharusnya diukur,” ujarnya.

Menurut Noudy, penggunaan model Rasch memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai tingkat kesulitan setiap butir pertanyaan, konsistensi responden, kesesuaian dengan konstruk yang diukur, serta kemungkinan adanya bias dalam data. Ia menambahkan, metode ini bukan hanya peningkatan teknis, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kualitas bukti dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Associate Professor Bambang Sumintono menyoroti keunggulan model Rasch dalam memberikan pengukuran yang lebih presisi. Ia mengatakan bahwa pendekatan ini tidak hanya menganalisis kelompok responden secara umum, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik individu. “Dalam model Rasch, data tidak langsung dianggap sebagai hasil pengukuran akhir, tetapi perlu mengalami transformasi agar bisa memiliki makna yang lebih kuat secara ilmiah,” jelas Bambang.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi awal dari peningkatan fondasi metodologis BSKDN. Dengan demikian, lembaga tersebut bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran serta berdampak nyata bagi masyarakat.