DPR Dorong Tunjangan dan Sarana Prasarana untuk Petugas Imigrasi Perbatasan, Jaga Kedaulatan Negara

Para anggota Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah meningkatkan insentif dan memperbaiki fasilitas kerja untuk petugas imigrasi di wilayah perbatasan. Tantangan yang dihadapi petugas dalam menjaga kedaulatan negara dinilai cukup berat, sehingga dukungan dari pemerintah menjadi sangat penting. Perhatian ini disampaikan oleh Franciscus Maria Agustinus Sibarani selama kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kalimantan Barat, Minggu (12/4).

“Dukungan sarana-prasarana dan tunjangan terhadap petugas di daerah perbatasan harus menjadi prioritas utama,” tegas Sibarani.

Kalimantan Barat, yang memiliki perbatasan darat lebih dari 1.000 kilometer dengan Malaysia, menjadi contoh nyata kesulitan yang dihadapi petugas imigrasi. Jalur pengawasan yang harus ditempuh selama berjam-jam, melewati medan seperti jalan berbatu, kawasan berlumpur, hutan lebat, hingga sungai yang sulit, memperparah beban kerja mereka. Kondisi geografis ekstrem ini mengharuskan petugas menghadapi risiko tinggi dengan akses ke lokasi terbatas.

Sibarani menekankan bahwa pertumbuhan arus orang di perbatasan belum diimbangi oleh kapasitas pengawasan yang memadai. Hal ini menciptakan celah untuk aktivitas ilegal. Untuk mengimbangi peningkatan lalu lintas, kapasitas pengawasan perlu ditingkatkan secara signifikan. Dukungan dari pemerintah dianggap krusial agar petugas dapat menjalankan tugas secara efektif.

Di samping tantangan fisik, keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan komunikasi juga menghambat efisiensi kerja petugas. Sibarani menyoroti bahwa fasilitas yang minim memperparah kesulitan dalam koordinasi dan pelaporan. Peningkatan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kemampuan operasional pengawasan keimigrasian.

Dukungan yang memadai tidak hanya mencakup perbaikan fasilitas, tetapi juga peningkatan kualifikasi sumber daya manusia. Sibarani menegaskan bahwa tunjangan kinerja layak dan perlindungan risiko kerja harus diperhatikan. Petugas perbatasan menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan rekan-rekan di wilayah lain, sehingga perlu prioritas yang sebanding dengan risiko mereka.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono juga menggarisbawahi peran penting Imigrasi Humanis Berintegritas dalam menjaga kedaulatan dan membangun citra positif bangsa. Ia menambahkan bahwa perhatian terhadap infrastruktur di perbatasan harus ditingkatkan agar pengawasan dapat berjalan optimal. Dengan fasilitas yang lebih baik, tunjangan yang memadai, serta perlindungan yang jelas, petugas dapat fokus pada tugas negara.

Komisi XIII DPR juga mengkritik kurangnya kehati-hatian dalam penerapan hukum di Kepri, seperti yang disampaikan dalam laporan terpisah. Tantangan di berbagai wilayah perbatasan menuntut perubahan strategis dari pemerintah untuk memastikan keamanan dan ketertiban nasional.