MPR Terapkan WFH, WFA, dan Batasi Penggunaan Listrik untuk Efisiensi Energi

Jakarta – Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan energi, Sekretariat Jenderal MPR RI mengenalkan beberapa kebijakan baru. Termasuk penggunaan sistem kerja dari rumah (WFH), kerja di mana saja (WFA), serta pembatasan waktu penggunaan listrik di lingkungan kantor.

Waktu Kerja Diperpendek dan Sistem Piket

Siti Fauziah, Sekretaris Jenderal MPR RI, menjelaskan bahwa kebijakan ini dimulai 1 April. “Dengan adanya imbauan penghematan, kita dari MPR melaksanakan WFH dan WFA. Ini dimulai besok, 1 April. Penghematan listrik pun dijalankan dengan membatasi jam kerja,” katanya dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

“Pola kerja pegawai di lingkungan MPR RI diatur menjadi empat hari seminggu. Hari Jumat menjadi hari piket, dengan hanya dua orang yang bertugas di kantor dan sisanya bekerja dari rumah atau tempat lain,” tambah Siti.

Penyesuaian Tugas Berdasarkan Situasi

Menurut Siti, pembagian pegawai yang aktif di kantor dan yang tidak akan disesuaikan situasional. “Kita tidak bisa memastikan kegiatan anggota atau pimpinan MPR tidak terjadi, sehingga penyesuaian ini dilakukan secara proporsional,” ujarnya.

Di sisi lain, pegawai yang menerapkan WFH atau WFA diingatkan untuk tetap siap jika diperlukan kembali ke kantor. “Mereka harus siap dipanggil, sehingga tidak ada alasan untuk berjalan-jalan tanpa keperluan,” kata Siti. Ia juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kemampuan pekerjaan pimpinan, anggota, maupun sekretariat.

Konsekuensi untuk Pegawai yang Tidak Mematuhi

Siti menegaskan bahwa ada sanksi untuk pegawai yang melanggar aturan. “Jika mereka tidak kembali ke kantor meskipun diminta, kita akan menerapkan sanksi atau hukuman disiplin sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.

Dalam hal penggunaan listrik, Siti menjelaskan bahwa penerangan di lingkungan kantor akan diputus pada pukul 18.00. “Kita berharap semua kegiatan selesai pukul 17.00, lalu memadamkan listrik sejak pukul 18.00,” tambahnya.