Pemprov Sumsel berdayakan PPID tingkatkan peran pengawasan masyarakat

Upaya Penguatan Peran PPID

Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sedang memperkuat fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumen (PPID) di seluruh kabupaten serta kota. Tindakan ini bertujuan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan.

“PPID dibangun sebagai penghubung informasi publik, sehingga masyarakat memiliki akses lebih luas untuk mengawasi layanan publik dan proyek pembangunan daerah,” ujar Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, di Palembang, Senin.

Transformasi Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat

Menurut Cik Ujang, hubungan antara pemerintah dan warga telah mengalami perubahan. Saat ini, masyarakat di 17 wilayah kabupaten dan kota mengharapkan transparansi serta komunikasi dua arah dalam mengakses informasi publik.

Dengan adanya PPID di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), diharapkan masyarakat lebih mudah memahami mekanisme pengambilan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan pendukungnya.

Manfaat Keterbukaan Informasi

UU No.14 Tahun 2008 menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Hal ini memungkinkan badan publik menyediakan informasi yang cepat, akurat, biaya terjangkau, serta dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keterbukaan informasi juga menjadi sarana untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap kegiatan pemerintahan, termasuk upaya memastikan kepentingan bersama terpenuhi secara optimal.

Penekanan pada Pemerintahan yang Baik

Menurut Cik Ujang, penguatan PPID merupakan langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Fungsi PPID sebagai pusat informasi membantu mempercepat respons pemerintah, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

“Kinerja PPID sangat berpengaruh dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memperkuat kepercayaan publik,” tambah Wakil Gubernur Sumsel tersebut.