Anggota Komisi IV DPR Mintai Kemenhut dan Pemda Perkuat Koordinasi Cegah Karhutla

Jakarta – Rajiv Singh, anggota Komisi IV DPR RI, menegaskan perlunya penguatan kerja sama antara Kementerian Kehutanan dengan pemerintah daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai persiapan menghadapi musim kemarau 2026. Dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa, ia menyatakan, “Koordinasi dengan wilayah rawan harus ditingkatkan terus-menerus. Meski sekarang sudah ada apel siaga dan jambore, tetapi perlu diimbangi dengan tindakan nyata di lapangan.”

Dijelaskan bahwa upaya kesiapsiagaan seperti apel dan jambore karhutla yang dilakukan sebelumnya perlu ditingkatkan, tidak hanya sebagai simbol tetapi disertai tindakan konkret. Rajiv menyoroti indikasi awal kenaikan titik panas di beberapa daerah, termasuk Provinsi Riau, yang telah mencatatkan 302 titik panas dari total 582 di Pulau Sumatera sejak 1 Januari hingga 25 Maret 2026.

“Titik panas di Riau sudah mulai muncul. Ini harus menjadi peringatan awal, terlebih kita akan menghadapi kemarau yang diperkirakan lebih panjang,” ujarnya.

BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan tiba perlahan mulai April hingga Juni, dengan risiko kekeringan lebih tinggi di sejumlah wilayah seperti Sumatera tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. “Kombinasi kemarau yang cepat, kering, dan lama merupakan ancaman serius,” tegas Rajiv.

Rajiv mengingatkan bahwa karhutla tidak hanya dipicu oleh kondisi cuaca, tetapi juga aktivitas manusia seperti pembakaran lahan. Menurutnya, setiap musim kemarau, titik panas cenderung meningkat signifikan, dengan dominasi di Sumatera dan Kalimantan. “Kesiapan deteksi dini hotspot, patroli terpadu, sarana pemadaman, serta pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan adalah langkah krusial,” katanya.

Ia juga menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku karhutla, terutama yang sengaja melakukan pembakaran. “Kerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung harus ditingkatkan agar ada efek jera,” imbuh Rajiv. Edukasi masyarakat di daerah rawan diperlukan agar mereka menghindari membuka lahan dengan cara membakar, yang berisiko menimbulkan kerugian besar.

Karhutla, lanjut Rajiv, memiliki dampak yang melampaui batas administratif karena asapnya bisa menyebar ke berbagai wilayah, bahkan ke negara tetangga. “Ini bukan isu lokal, melainkan regional. Semua pihak harus memiliki komitmen bersama untuk mencegahnya,” ujarnya. Penguatan kerja sama antar daerah dan pertukaran teknologi serta informasi mitigasi kebakaran menjadi fokus utama.