Solving Problems: Anggota DPR dorong tunjangan bagi petugas Imigrasi di perbatasan

Anggota DPR Dorong Peningkatan Kompensasi untuk Petugas Imigrasi di Wilayah Perbatasan

Jakarta – Petugas keimigrasian yang bertugas di daerah perbatasan memerlukan dukungan lebih besar, menurut anggota DPR RI Komisi XIII Franciscus Maria Agustinus Sibarani. Ia menekankan bahwa memperkuat pengawasan di wilayah tersebut merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan nasional dan kepastian hukum, terlebih dalam menghadapi tantangan yang berat di lapangan.

Kunjungan ke Kalimantan Barat Jadi Sarana Penguatan Dukungan

Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kalimantan Barat, Sibarani menyampaikan bahwa peningkatan arus orang di perbatasan belum diimbangi dengan kapasitas pengawasan yang memadai. “Kami mengusulkan agar sarana serta tunjangan bagi petugas perbatasan menjadi fokus utama,” jelasnya.

“Di satu sisi, lalu lintas orang terus meningkat. Namun di sisi lain, kemampuan petugas di lapangan belum cukup untuk menangani situasi ini,” tambah Sibarani.

Tantangan Geografis yang Menyulitkan

Kalimantan Barat memiliki perbatasan darat dengan Malaysia sepanjang lebih dari 1.000 km, yang memperumit tugas pengawasan. Petugas harus melalui medan yang berat, seperti jalan berbatu, jalur sungai, hutan lebat, dan kondisi cuaca yang tidak menentu. “Ini bukan lingkungan yang mudah. Risiko di lapangan tinggi, sementara akses transportasi masih terbatas,” ujarnya.

“Karena itu, kita perlu meningkatkan fasilitas dan perlindungan bagi petugas, agar mereka tidak kesulitan dalam menjalankan tugas,” tegas Sibarani.

Keterbatasan Infrastruktur Dasar

Sibarani juga menyoroti kurangnya layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan komunikasi di sejumlah titik perbatasan. “Fasilitas yang ada tidak sebanding dengan beban tugas yang mereka hadapi,” lanjutnya. Ia menegaskan bahwa perlu adanya perbaikan dalam aspek infrastruktur dan kapasitas SDM untuk menghadapi tugas yang semakin kompleks.

“Petugas di perbatasan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Negara harus menyediakan dukungan yang setara dengan risiko yang mereka terima,” pungkas anggota DPR tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *