Legislator: Pengawasan Imigrasi di Perbatasan Perlu Perhatian Serius

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menyoroti pentingnya penguatan pengawasan imigrasi di daerah perbatasan Indonesia. Menurutnya, tantangan utama terletak pada panjang garis perbatasan serta jumlah pos pengawasan yang masih terbatas. “Semua dari 14 pos lintas batas negara harus diperhatikan secara mendalam, bukan hanya di Kalimantan Barat, tapi juga di seluruh wilayah perbatasan,” ujarnya, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Tantangan Utama dalam Pengawasan Perbatasan

Dewi mengungkapkan, kondisi geografis dan jarak tempuh yang jauh menjadi hambatan bagi operasional pengawasan. Akses transportasi yang kurang memadai dinilai memengaruhi efektivitas petugas di lapangan. Selain itu, dia juga mengingatkan adanya risiko yang muncul dari jalur tidak resmi, yang bisa berpotensi menimbulkan masalah jika tidak diawasi dengan baik.

Ancaman di Kawasan Perbatasan

“Banyak jalur ilegal yang berpotensi menjadi ancaman jika pengawasan tidak optimal,” tegas Dewi.

Legislator yang membidangi urusan imigrasi dan hak asasi manusia ini menekankan perlunya peningkatan kualitas SDM serta fasilitas pendukung bagi petugas di daerah terpencil. Ia juga meminta perhatian khusus diberikan kepada mereka yang bertugas di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengembangan infrastruktur seperti jaringan internet, dinilai krusial untuk mendukung kegiatan pengawasan.

Harapan untuk Kehadiran Negara di Perbatasan

Dewi berharap pemerintah memberikan dukungan lebih besar terhadap kawasan perbatasan sebagai bagian dari kehadiran negara. “Jangan sampai masyarakat di daerah perbatasan merasa terasingkan. Mereka adalah elemen penting dalam bangsa yang harus mendapatkan perhatian yang sama,” imbuhnya.

Kunjungan Kerja ke Pontianak

Dewi Asmara dan tim Komisi XIII DPR RI melakukan inspeksi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Kamis (9/4). Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi situasi di lapangan dan mengidentifikasi solusi yang efektif untuk memperkuat pengawasan di perbatasan.