DPRD Kota Bogor uji dampak nyata LKPJ 2025 bagi masyarakat

Kota Bogor menjadi tempat penyelenggaraan rapat kerja antara Panitia Khusus (Pansus) DPRD dengan Sekretaris Daerah, Denny Mulyadi, untuk mengevaluasi apakah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Diskusi ini berlangsung pada Kamis, menyoroti aspek-aspek implementasi kebijakan.

Makro kinerja menunjukkan tren positif

Anggota Pansus, Karnain Asyhar, menyebutkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Bogor secara makro tergolong baik, dengan indikator seperti pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 79,75. Angka kemiskinan dan pengangguran juga menurun. Namun, ia menekankan bahwa pencapaian tersebut harus diuji lebih lanjut di tingkat penerapan nyata di lapangan.

“Secara angka makro, kinerja ini patut diapresiasi sebagai sinyal pemulihan dan stabilitas pembangunan daerah. Namun, keberhasilan statistik ini perlu diuji lebih dalam sejauh mana capaian tersebut benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Karnain.

Kualitas belanja daerah menjadi sorotan

Dalam rapat, Pansus juga menyoroti aspek kualitas penggunaan anggaran daerah. Realisasi anggaran pada 2025 mencapai lebih dari 95 persen, dengan peningkatan pendapatan yang signifikan. Karnain mempertanyakan apakah peningkatan anggaran tersebut tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan layanan publik, seperti infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan.

“Peningkatan anggaran seharusnya berbanding lurus dengan perbaikan persoalan mendasar di Kota Bogor. Jika masih ditemukan tantangan seperti kemacetan dan pelayanan kesehatan yang tidak merata, maka efektivitas program prioritas perlu dievaluasi secara serius,” tegasnya.

Masa depan pembangunan bergantung pada evaluasi

Karain menambahkan bahwa pembahasan LKPJ tidak boleh hanya menjadi prosedur tahunan. Ia menekankan perluannya sebagai alat evaluasi yang mampu mengarahkan pembangunan daerah ke jalur yang lebih optimal. DPRD berkomitmen memberikan rekomendasi tajam dan terukur agar kebijakan pemerintah benar-benar mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Penghargaan yang diraih pemerintah daerah tidak boleh jadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Harus diiringi dengan indikator kepuasan publik dan keadilan dalam pembangunan,” kata Karain.

Rapat kerja ini dianggap sebagai langkah awal dalam tugas Pansus LKPJ, sebelum penyusunan rekomendasi resmi yang akan menjadi bahan perbaikan kinerja Pemerintah Kota Bogor di masa depan.