Kementerian PANRB Tetapkan Hari Pelayanan Publik Nasional

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan para ahli, masyarakat, serta lembaga terkait untuk merumuskan tanggal resmi perayaan Hari Pelayanan Publik Nasional. Tujuan utama dari perayaan ini adalah memperkuat kesepakatan bersama dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya layanan publik.

“Pembahasan hari ini memberikan masukan yang tajam, objektif, serta konstruktif, baik dari sudut historis, filosofis, maupun strategis,” ujar Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis.

Purwadi menyampaikan hal tersebut saat membuka forum diskusi mengenai penetapan Hari Pelayanan Publik Nasional di kantor Kementerian PANRB. Menurutnya, hari tersebut menjadi kesempatan untuk merefleksikan sejauh mana layanan publik benar-benar tersedia, dirasakan, dan terus ditingkatkan. Gagasan yang terbentuk secara kolektif tidak hanya akurat secara administratif, tetapi juga memiliki makna nasional serta relevansi dalam memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik di masa depan.

Purwadi menegaskan bahwa penetapan hari tersebut tidak hanya sebatas ritual. “Hari Pelayanan Publik Nasional harus menjadi pengingat bahwa layanan publik adalah inti dari kegiatan pemerintah, sekaligus momen evaluasi bersama apakah layanan kita semakin sederhana, cepat, dan inklusif,” jelasnya. Ia menambahkan, penetapan hari ini perlu mempertimbangkan beberapa aspek utama, seperti memastikan tanggal tersebut terjaga dalam ingatan publik, tidak bertumpang tindih dengan peringatan nasional lain, dan mampu menjadi momentum yang mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menyoroti bahwa penetapan Hari Pelayanan Publik Nasional bertujuan mendorong Gerakan Nasional Pelayanan Publik. Gerakan ini dilaksanakan secara bersamaan oleh semua lembaga pemerintah. “Momen ini diharapkan tidak hanya menjadi acara seremonial besar, tetapi lebih pada tindakan nyata yang meningkatkan kualitas layanan publik dengan memanfaatkan sistem yang sudah berjalan di masing-masing instansi,” tambah Otok.